Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Saran Kadin untuk Pemulihan Ekonomi di DKI Jakarta

Kadin minta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin intens melibatkan pihak swasta dan UMKM dalam setiap proyek pengadaan yang ada
Gubernur DKI Jakarta memastikan pasar tradisional di Jakarta menerapkan protokol kesehatan./Instagram @aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta memastikan pasar tradisional di Jakarta menerapkan protokol kesehatan./Instagram @aniesbaswedan

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dalam rangka memulihkan perekonomian DKI pada semester II dan tahun berikutnya.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyerap APBD DKI 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi di tengah masyarakat,” kata Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi melalui sambungan telepon pada Jumat (4/9/2020).

Selain itu, Diana juga meminta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin intens melibatkan pihak swasta dan UMKM dalam setiap proyek pengadaan yang ada. Pasalnya, langkah itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Karena selama ini Pemprov sangat minim dalam melibatkan peran swasta ataupun UMKM dalam proyek pemerintah. Jangan kemudian yang UMKM malah diwakilkan oleh Jakprenuer itu justru tidak merepresentasikan UMKM yang ada, yang belum teregistrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Jumat (4/9/2020) masih terbilang jauh dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menuturkan realisasi penerimaan pajak hingga Jumat (4/9/2020) baru menyentuh Rp17,5 triliun atau sekitar 34,48 persen dari target awal sebesar Rp50,92 triliun.

“Dibandingkan dengan target awal itu masih jauh sekitar 34,48 persen. Sejauh ini pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] itu tidak terlalu mengembirakan dan masih jauh, lalu jenis pajak yang sifatnya transaksional seperti hotel dan restoran itu juga terdampak serius,” kata Tsani melalui sambungan telepon pada Jumat (4/9/2020).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper