Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Saran Kadin untuk Pemulihan Ekonomi di DKI Jakarta

Kadin minta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin intens melibatkan pihak swasta dan UMKM dalam setiap proyek pengadaan yang ada
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 04 September 2020  |  20:21 WIB
Ini Saran Kadin untuk Pemulihan Ekonomi di DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta memastikan pasar tradisional di Jakarta menerapkan protokol kesehatan. - Instagram @aniesbaswedan

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dalam rangka memulihkan perekonomian DKI pada semester II dan tahun berikutnya.

“Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menyerap APBD DKI 2020 untuk melakukan pemulihan ekonomi di tengah masyarakat,” kata Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi melalui sambungan telepon pada Jumat (4/9/2020).

Selain itu, Diana juga meminta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk semakin intens melibatkan pihak swasta dan UMKM dalam setiap proyek pengadaan yang ada. Pasalnya, langkah itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Karena selama ini Pemprov sangat minim dalam melibatkan peran swasta ataupun UMKM dalam proyek pemerintah. Jangan kemudian yang UMKM malah diwakilkan oleh Jakprenuer itu justru tidak merepresentasikan UMKM yang ada, yang belum teregistrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Jumat (4/9/2020) masih terbilang jauh dari target awal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.

Kepala Bapenda DKI Jakarta Mohammad Tsani Annafari menuturkan realisasi penerimaan pajak hingga Jumat (4/9/2020) baru menyentuh Rp17,5 triliun atau sekitar 34,48 persen dari target awal sebesar Rp50,92 triliun.

“Dibandingkan dengan target awal itu masih jauh sekitar 34,48 persen. Sejauh ini pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan [BPHTB] itu tidak terlalu mengembirakan dan masih jauh, lalu jenis pajak yang sifatnya transaksional seperti hotel dan restoran itu juga terdampak serius,” kata Tsani melalui sambungan telepon pada Jumat (4/9/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov dki jakarta kadin dki Virus Corona pemulihan ekonomi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top