Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2 Pekan Demo UU Ciptaker, Wagub DKI: Tak Ada Kenaikan Kasus Covid-19

Sejak akhir September 2020 hingga 9 Oktober 2020 grafik penambahan pasien Covid-19 di DKI Jakarta sudah mulai mendatar secara konsisten.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi
Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Bisnis-Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan belum ada tanda-tanda kenaikan kasus konfirmasi positif Covid-19 di wilayah ibu kota setelah adanya aksi demontrasi penolakan UU Cipta Kerja selama dua pekan terakhir.

“Sampai hari ini belum ada tanda-tanda peningkatan justru yang terjadi kecendrungannya menurun kita bersyukur angka di nasional kasus aktif atau positif juga menurun,” kata Ariza kepada awak media pada Jumat (23/10/2020).

Sejak PSBB transisi 5 Juni 2020 lalu, dia mengatakan, memang terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif yang cukup signifikan. Hanya saja, pada akhir September 2020 sampai 9 Oktober 2020 grafik Covid-19 sudah mulai mendatar secara konsisten.

Pencapaian itu, menurut dia, dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan segenap infrastruktur kesehatan terkait penanganan Covid-19.

“Angka kenaikan kesembuhan meningkat sekarang 84,2 persen, angka kematian turun 2,2 persen R0 1,07. Semua PCR kita tingkatkan melebihi dari standar yang diminta 6 kali melebihi dari standar, 1,16 juta lebih [kapasitas tes] PCR kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Zita Anjani menyoroti aksi demontrasi massa di DKI Jakarta terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja yang berpotensi menimbulkan klaster Covid-19 baru di tengah masyarakat.

“Di tengah DKI sedang PSBB, omnibus law ketok palu. Saya yakin yang berwenang tahu dampak dari pengesahan ini, pasti demo. Akhirnya, orang berkumpul lagi di Jakarta. Timbul klaster baru,” kata Zita melalui keterangan tertulis pada Kamis (8/10/2020).

Menurut dia, fenomena itu membuat disiplin masyarakat untuk tetap berada di rumah sambil menerapkan protokol kesehatan menjadi sia-sia.

“Kasihan rakyat lapar. Kalau tidak ada support dari semua pihak, lebih baik rakyat dibiarkan bebas saja. Biarkan mereka mencari nafkah untuk perkuat imunnya sendiri. Karena pemerintah tidak mampu, atau mungkin tidak mau untuk penuhi itu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper