Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melebarkan Kali Krukut imbas bencana banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada akhir pekan kemarin.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menuturkan desakan itu sejalan dengan alasan Anies yang mensinyalir penyebab banjir di kawasan kemang lantaran luapan air dari Kali Krukut.
“Pak Anies menjelaskan bahwa banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap. Berikutnya, apa langkah Pemprov DKI? Apakah Pemprov DKI hanya diam dan meminta warga pasrah? Warga Jakarta butuh solusi, bukan hanya bantuan sosial,” kata Michael melalui keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).
Menurut Michael, kondisi Kali Krukut memang sempit, di beberapa titik lebarnya hanya 3 sampai 5 meter. Akibatnya, Kali Krukut tidak mampu menampung aliran air saat terjadi hujan deras.
Pada 2016 Dinas Tata Air era kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah memiliki rencana untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter.
Rencana pelebaran Kali Krukut ini bersamaan dengan penertiban ratusan bangunan di kawasan Kemang. Pasalnya, penyempitan Kali Krukut disebabkan banyaknya bangunan yang diduga melanggar tata ruang.
Baca Juga
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengevaluasi kembali Izin Mendirikan Bangunan atau IMB yang dimiliki pihak pengembang swasta di Ibu Kota.
Langkah itu diambil setelah sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir pada akhir pekan kemarin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya telah menghimpun serta meninjau kembali kelengkapan IMB aset properti milik pengembang swasta di Ibu Kota.
Ariza mengaku, sebagian pengembang justru membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
“Ada kehadiran developer justru meningkatkan perbaikan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat sekitar, tapi ada juga developer yang hadir di Jakarta ini, justru kehadirannya mengakibatkan masalah di lingkungan sekitarnya,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/2/2021) malam.
Menurut Ariza, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memanggil pengembang terkait jika proses peninjauan tersebut rampung.
Langkah itu ditempuh untuk meningkatkan sinergi di antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pengembang properti.
“Tidak hanya masalah banjir, masalah macet, dan masalah lingkungan lainnya. Kita akan cek, kita akan teliti kembali, siapa pun nanti yang bersalah harus diberi sanksi, ada mekanisme dan aturannya harus ikut bertanggung jawab untuk membantu,” kata Ariza.
