Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anies Ingin Kerek Modal Dasar PAM Jaya Jadi Rp23,8 T, Ini Alasannya

Anies beralasan penambahan modal diperlukan karena PAM Jaya mesti membangun dan mengembangkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang membutuhkan tambahan investasi modal yang relatif besar.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 09 Juni 2021  |  17:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan saat dijumpai Bisnis di kediamannya, Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (13/5/2021). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi keterangan saat dijumpai Bisnis di kediamannya, Kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (13/5/2021). JIBI - Bisnis/Nyoman Ary Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta persetujuan dewan untuk meningkatkan modal dasar PD PAM Jaya menjadi Rp23,8 triliun dari semula Rp2 triliun. Hal itu terungkap dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

Anies beralasan PAM Jaya mesti membangun dan mengembangkan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang membutuhkan tambahan investasi modal yang relatif besar. Di sisi lain, Anies mengatakan penugasan itu tidak dapat dipenuhi dari pengembangan usaha PAM Jaya secara mandiri.

“Modal dasar PD PAM Jaya sebesar Rp2 triliun yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp1,1 triliun, maka perlu penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp2 trilun menjadi Rp23,878 triliun,” tulis Anies dalam pidatonya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta saat Rapat Paripurna DPRD DKI, Rabu (9/6/2021).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perusahaan Daerah yang disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah.

“Untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan perluasan lingkup kegiatan usaha Pam Jaya,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 yang belum diaudit, PAM Jaya melaporkan pencatatan keuangan sebesar Rp2,58 triliun.

Besaran angka tersebut diperoleh dari jumlah aset lancar Rp1,98 triliun, jumlah aset tidak lancar Rp597,99 miliar. Sedangkan, jumlah liabilitas atau hutang Rp1,98 triliun serta jumlah ekuitas atau modal Rp594,16 miliar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menuturkan dokumen hasil audit keuangan memiliki peran penting dalam menentukan situasi dan kondisi keuangan serta investasi yang saat ini dijalankan PAM Jaya secara berkala.

Komisi C meminta PAM Jaya untuk mengoptimalkan capaian perusahaan di tahun 2021. Alasannya, berdasarkan laporan laba rugi BUMD PAM Jaya yang belum diaudit total penghasilan komprehensif hanya mencapai Rp82,98 miliar di tahun 2020. Padahal, pada tahun 2019 setelah diaudit tercatat laba bersih sebesar Rp327,23 miliar.

“Namun demikian kita tetap mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang harus bisa lebih besar dari itu. Karena [laba bersih] Rp327,23 miliar di 2019 nyatanya terlalu kecil kalau sampai Rp82,98 miliar penghasilannya,” tuturnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jakarta Anies Baswedan pam jaya
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top