Bisnis.com, JAKARTA - Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali diuji lantaran status genting akibat lonjakan kasus positif Covid-19 dalam seminggu terakhir di Ibu Kota. Apalagi, pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikroyang dimulai pada 21 Juni-5 Juli 2021.
Penambahan kasus harian Covid-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan lantaran dalam 4 hari terakhir, jumlah kasus terus meningkat hingga kemarin 5.582 orang terkonfirmasi positif dalam satu hari.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur Anies bergerak cepat membenahi praktik 3 T (Tracing, Testing, Treatment) yang mulai longgar penerapannya. Apalagi, DKI Jakarta sedang menghadapi Covid-19 varian delta yang memiliki daya infeksi dua kali lebih kuat dibandingkan varian sebelumnya.
“Di kondisi genting seperti ini, kepemimpinan Gubernur Anies diuji. Apabila tidak dilakukan tindakan segera maka fasilitas kesehatan akan kesulitan menghadapi peningkatan pasien yang semakin tak terkendali,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD Jakarta Idris Ahmad dalam keterangan resmi, Senin (21/6/2021).
Menurutnya, ada tiga faktor yang memperburuk kondisi lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta, yakni lemahnya penerapan Tracing kasus Covid-19, ndahnya kapasitas Labkesda, dan terbatasnya kamar isolasi dan ruang intensif pasien.
Dia menuturkan saat ini Pemprov DKI tidak memiliki jumlah tenaga tracer yang cukup untuk melakukan pelacakan kasus, yaitu hanya sekitar 2-3 orang di setiap puskesmas. Padahal dibutuhkan paling tidak 5 orang petugas tracer di setiap puskesmas kelurahan.
Baca Juga
"Pemprov DKI segera melakukan rekrutmen tenaga medis secara terbuka baik dari dalam maupun luar daerah untuk membantu fasilitas kesehatan di DKI Jakarta," ujarnya.
Kedua, Idris menyoroti rendahnya kapasitas tes Labkesda sehingga menyebabkan positivity rate yang masih jauh dibandingkan rekomendasi WHO. Saat ini, Labkesda hanya mampu mengakomodir 30 persen kebutuhan testing harian, dan positivity rate bahkan melonjak hingga 33,6 persen pekan ini.
Untuk itu, Pemprov DKI harus meningkatkan kapasitas labkesda sebagai lab kunci dalam kegiatan tracing di Puskesmas, dari sebelumnya 2500-3000/hari menjadi lima kali lipat yaitu 15.000/hari.
"Sebagai konsekuensinya Pemprov DKI juga harus memperkuat anggaran dan sumber daya Puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus, baik menggunakan tes usap antigen, ataupun PCR," imbuhnya.
Ketiga, dia meminta Pemprov DKI menambah tempat tidur isolasi dan ruang intensif di Jakarta. Jika melihat data, Pemprov DKI hanya mampu melakukan penambahan tempat tidur isolasi sebanyak 7510 dan ruang intensif sebanyak 824.
Lambannya penambahan ini menyebabkan beberapa RSUD kewalahan menghadapi lonjakan kasus dan terpaksa harus menolak pasien karena kapasitas sudah penuh.
Untuk itu, Idris meminta Pemprov DKI segera membuka segera Rumah Sakit Darurat atau RS lapangan dengan menggunakan aula kosong, atau Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) sebagai ruang isolasi bagi pasien positif dan suspek.
Menurutnya, tiga kondisi ini dapat diatasi apabila Gubernur Anies sebagai pimpinan Pemprov DKI Jakarta bisa serius bekerja.
“Jangan puas hanya menyebutkan Jakarta masuk fase genting, tapi tidak ada langkah konkrit dan krusial yang diambil dan dilakukan. Ini saatnya kepemimpinan Anies diuji, jangan sampai masyarakat jadi korban,” kata Idris.
