Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DKI Jakarta Tunggu Keputusan Pusat Soal Perpanjangan PPKM Darurat

Wakil Gubernur DKI Riza Patria sesumbar bahwa pihaknya siap untuk melaksanakan rencana perpanjangan PPKM Darurat.
rnSebuah mobil ambulans melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Jadetabek yang berlaku dari 3-20 Juli 2021 hanya yang masuk kategori sektor-sektor esensial./Antararn
rnSebuah mobil ambulans melintas saat berlangsungnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Petugas akan memberikan akses untuk melintas di titik penyekatan PPKM Darurat di 63 titik di wilayah Jadetabek yang berlaku dari 3-20 Juli 2021 hanya yang masuk kategori sektor-sektor esensial./Antararn

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menanti keputusan perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masayaraakat atau PPKM Darurat dari pemerintah pusat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya siap untuk melaksanakan rencana perpanjangan PPKM Darurat tersebut.

“Kita menunggu kebijakan dan keputusan pemerintah pusat, apakah diperpanjang PPKM Darurat, kalau pun diperpanjang nanti sampai tanggal berapa kita menunggu kebijakannya,” kata Ariza di Sentra Vaksinasi Covid-19 Universitas Budi Luhur, Rabu (14/7/2021).

Kendati demikian, Ariza menegaskan, terdapat penurunan mobilitas warga dan kasus konfirmasi positif Covid-19 harian selama 10 hari terakhir PPKM Darurat di Ibu Kota.

“Pelaksanaan PCR meningkat, angka kematian menurun, angka kesembuhan kan semakin baik berbagai fasilitas kan semakin baik,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.

Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat  diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, dia menilai diperlukan akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021. Adapun, pemerintah menargetkan 1 juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari pada Juli 2021 dan 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021.

Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester I/2021 akan tumbuh pada kisaran 3,1-3,3 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan 2021 diperkirakan mencapai 3,7 hingga 4,5 persen.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper