Bisnis.com, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E yang diminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.
“Jika hasil studi kelayakan memang mengatakan tidak layak, maka Pak Gubernur jangan memaksakan ego dan menghambur-hamburkan uang rakyat,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo melalui keterangan tertulis, Senin (9/8/2021).
Menurut studi kelayakan awal soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota selama 2020-2024, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro mengklaim total keuntungan mencapai Rp 3,12 triliun, terdiri dari pendapatan finansial PT Jakpro Rp 544 miliar dan dampak ekonomi Rp 2,58 triliun.
Namun, studi kelayakan tersebut tidak memasukkan biaya komitmen atau commitment fee yang wajib dibayarkan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI setiap tahunnya. Pada kontrak yang terikat selama 5 tahun tersebut tercatat biaya commitment fee selama 5 tahun sebesar 122,1 juta poundsterling atau sekitar Rp 2,35 triliun.
Selain itu, terdapat biaya penyertaan modal PT Jakpro untuk membayar bank garansi yang nilainya naik 10 persen setiap tahun, totalnya Rp 890 miliar selama 5 tahun. Sehingga total biaya penyelenggaraan yang tidak tercatat pada studi kelayakan sebelumnya mencapai Rp3,24 triliun.
Anggara menegaskan apabila biaya commitment fee dan bank garansi diperhitungkan, maka total biaya pelaksanaan berubah dari Rp 1,24 triliun menjadi Rp 4,48 triliun. Dan jika dibandingkan dengan keuntungan yang diklaim sebesar Rp 3,12 triliun maka penyelenggaraan Formula E membuat Pemprov DKI rugi Rp 1,36 triliun.
Baca Juga
“Perhitungan dengan kondisi sebelum pandemi saja sudah dipastikan rugi Rp1,3 triliun, sekarang kita tunggu revisi studi kelayakan dengan kondisi pandemi. Buka studi kelayakannya ke publik, biar semua jelas, apakah Formula E layak diselenggarakan? Apakah Formula E layak dijadikan isu prioritas daerah? Ini prioritas gubernur atau prioritas warga Jakarta,” kata dia.
Sebelumnya, Anies mengintruksikan balapan mobil listrik Formula E terselenggara pada Juni 2022 atau menjelang akhir jabatannya sebagai gubernur. Amanat itu tertuang dalam Intruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 yang ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2021.
“Terselenggarannya Lomba Formula E [pada] Juni 2022,” tulis Anies dalam Ingub itu seperti dilihat Bisnis, Senin (9/8/2021).
Anies meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali untuk memimpin dan mengendalikan Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 tersebut. Marullah diharapkan dapat memberdayakan seluruh Asisten beserta Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta serta BUMD dan potensi daerah lainnya.
“Melaporkan ketercapaian Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022 sebagaimana dimaksud kepada gubernur setiap dua minggu,” tulis Anies.
