Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan agar setiap pihak yang memberikan tudingan-tudingan terkait dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai diskriminatif dan radikal untuk memberikan bukti.
Dia meyakini selama dirinya menjabat sebagai gubernur DKI, tidak ada bukti soal tudingan diskriminatif dan radikalisme yang selama ini digaungkan sejumlah oknum di dunia maya.
"Bulan ini [saya] sudah 4 tahun [menjabat] jadi tolong tunjukkan jawaban, mana yang radikal dari Gubernur DKI, tolong tunjukkan kebijakan yang diskriminatif dari Gubernur DKI," kata Anies dalam acara Workshop Nasional DPP PAN melalui kanal YouTube PAN TV, Kamis (7/10/2021).
Anies melanjutkan, tudingan tersebut dan isu gubernur radikal dan ekstremis turut memberikan dampak sehingga dirinya seringkali ditanyakan oleh media-media internasional untuk menjawab hal tersebut.
Namun, dia menyebutkan isu tersebut tidak perlu dijawab dan dia menutup wawancara media internasional apabila menyangkut isu radikalisme.
"Saya tidak memberikan wawancara internasional sampai 3,5 tahun karena media internasional tidak tahu isu detail, taunya isu global dan itu adanya ekstremisme, radikalisme, konflik antar-agama," ujarnya.
Menurut Anies, isu diskriminasi, radikalisme, ekstremisme akan terjawab seiring berjalannya waktu. Bahkan, isu radikalisme dan intoleran sudah dijawab melalui kebijakan bantuan operasional tempat ibadah tanpa memandang agama apa pun.
"Di Jakarta ini sekarang ada namanya BOTI, biaya operasional tempat ibadah, semua tempat ibadah mendapatkan Rp1 juta biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta," paparnya.
