Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Digusur Ahok, Warga Bukit Duri Dapat Hunian di Jatinegara. Ini Kata PDIP

Penerimaan masyarakat terhadap kampung susun tersebut menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 08 Oktober 2021  |  11:02 WIB
Rencana lokasi pembangunan Kampung Susun untuk Warga Bukit Duri di atas lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 29.070 Meter Persegi yang terletak Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Sandyawan Sumardi
Rencana lokasi pembangunan Kampung Susun untuk Warga Bukit Duri di atas lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 29.070 Meter Persegi yang terletak Kelurahan Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Sandyawan Sumardi

Bisnis.com, JAKARTA -- Kampung Susun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta di Jatinegara untuk 75 kepala keluarga korban penggusuran di Bukit Duri pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai menjadi jalan keluar atas masalah penolakan yang sebelumnya terjadi.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, penerimaan masyarakat terhadap kampung susun tersebut menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI. Sebab, alih-alih ganti rugi secara materi, warga korban penggusuran justru menerima hunian layak huni.

"Ini menjadi masukan untuk Pemprov DKI bahwa masyarakat akhirnya lebih memilih hal yang mungkin diperoleh daripada memaksakan ganti rugi materi yang nilainya sudah tentu menyusut sekarang," ujar Gilbert kepada wartawan, Jumat (8/10/2021).

Sebab, sambungnya, hunian layak huni merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat. Terutama, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Susun Produktif Tumbuh Cakung di Lahan HPL 04 Jatinegara. Kampung tersebut diperuntukkan bagi warga eks Bukit Duri yang tergusur akibat normalisasi Sungai Ciliwung pada 2016.

Kampung susun tersebut akan memfasilitasi 75 kepala keluarga (KK). Dia berharap kampung susun tersebut layak, ramah lingkungan, produktif, serta mengakomodasi kebutuhan sosialisasi warga.

"Saya melihat hal ini sebagai perkembangan yang positif. Sebab, tadinya sebagian warga menolak untuk dapat hunian. Sekarang masalah ini bisa diselesaikan setelah sekian lama," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pdip ahok
Editor : Edi Suwiknyo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top