Alasan Interpelasi
Gembong juga mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah ada fraksi yang mengubah sikapnya untuk menyetujui interpelasi atau tidak. Meskipun demikian, dia menegaskan seharusnya anggota Dewan dapat menyampaikan sikap setuju atau tidak setuju di rapat paripurna sebagai forum resmi.
"Bagi fraksi PDI Perjuangan sikap setuju atau tidak setuju itu silakan disampaikan dalam forum rapat paripurna, bukan di warung kopi," katanya.
Gembong menghargai dan menghormati sikap masing-masing fraksi. Namun, lanjut dia, harus diingat bahwa syarat untuk pengajuan hak interpelasi sudah memenuhi syarat sesuai tata tertib Dewan.
Ketua Komisi E DPRD DKI, Iman Satria dari fraksi Gerindra menegaskan, sikap pihaknya masih seperti sebelumnya, menolak interpelasi.
"Rasanya masih sama (menolak interpelasi Formula E," kata Satria.
Pada 28 September 2021, rapat paripurna interpelasi Formula E sejatinya sempat digelar. Namun, ditunda lantaran tidak kuorum.
Rapat paripurna dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50 persen anggota ditambah 1 orang. Adapun, jumlah anggota DPRD DKI Jakarta adalah 106 orang.
Artinya, sebanyak 54 orang paling sedikit harus datang ke rapat paripurna agar kuorum. Ada tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak interpelasi Formula E yakni: Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PPP-PKB, PKS, dan PAN.
Alasan Interpelasi Formula E
Interpelasi Formula E sebelumnya digulirkan PDIP dan PSI lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan penyelenggaran Formula E tahun 2019 yang kurang memadai.
Hasil feasibility study yang disajikan oleh Jakpro melalui konsultannya disebut masih belum menggambarkan aktivitas pembiayaan secara menyeluruh. Dalam hal ini tidak memperhitungkan biaya penyelenggaraan Formula E sebagai biaya tahunan yang wajib dibayarkan melalui APBD dan dilekatkan pada SKPD Dispora.
Selain itu, berdasarkan LHK BPK tahun 2021, pembiyaan penyelenggaraan Formula E masih bergantung pada APBD dan tidak terlihat upaya-upaya PT Jakpro untuk mendapatkan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun, hal tersebut diatur dalam Pergub No. 83/2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E yang mengatur pengurangan ketergantungan pembiayaan Formula E pada APBD provinsi DKI Jakarta.
Kemudian, dengan adanya penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat dari pandemi Covid-19, dikhawatirkan penyelenggaraan Formula E yang masih sangat bergantung pada APBD DKI Jakarta akan mengganggu program prioritas lainnya.
Berdasarkan analisis data yang disajikan BPK dengan menggunakan sumber data yang diberikan oleh PT Jakpro, apabila commitment fee dimaksudkan sebagai komponen biaya, maka perhelatan penyelenggaraan Formula E dinilai tidak memberikan untung.
Namun, justru memiliki potensi kerugian senilai Rp106 miliar dan akan lebih besar kalau dipaksakan penyelenggaraannya pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Sementara itu, masa akhir Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
