Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi soal pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prasetyo Edi Marsudi yang mengaku tidak akan melepas saham perusahaan bir, PT Delta Djakarta (DLTA).
Menurut Riza Patria rencana tersebut merupakan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Namun pada dasarnya keputusan tersebut memang tidak dapat dilakukan secara sepihak.
"Setiap calon punya program kan tidak salah, tapi ketika menjadi Gubernur dan Wagub [Wakil Gubernur] proses tidak bisa sepihak, pak Anies dan pak Sandi memahami itu tidak bisa sepihak, itu harus mendapatkan persetujuan teman-teman di DPRD," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2022).
Kini menggantikan Sandiaga Uno, Riza Patria pun mengungkapkan bahwa pihaknya menghormati keputusan Ketua DPRD. Menurutnya tidak ada yang salah antara pihak Anies maupun Ketua DPRD.
"Tidak salah Anies-Sandi yang mempunyai program itu, dan tidak salah juga Ketua DPRD yang punya pendapat tidak ingin melepas, karena ini baik mendatangkan keuntungan harus kita hargai. Jadi semua tidak perlu ribut dan tidak memperuncing," katanya.
Menurutnya, semua memiliki cara untuk membuat Jakarta lebih baik. Namun memang memiliki pandangan yang berbeda-beda.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sebelumnya menegaskan tidak akan menyetujui rencana divestasi saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Penegasan itu diungkapkan oleh Prasetyo guna menjawab polemik divestasi saham emiten minuman keras yang menjadi salah satu janji dari Gubernur DKI Anies Baswedan.
"PT Delta selama saya menjabat sebagai DPRD tidak akan saya jual," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/8/2022).
Prasetyo menegaskan pemasukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup besar dari PT Delta. Bahkan dividen PT Delta kedua lebih besar setelah Bank DKI.
"Jadi dividen terbesar setelah bank DKI itu PT Delta, nah kalau mau lihat lihat ke Karawang. Itu sehat, lalu dijual untuk apa?" katanya.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD DKI) Jakarta Budi Purnama sebelumnya mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta belum menarik laporan kajian aset PT Delta.
"Sampai dengan saat ini proses usulan divestasi saham masih berjalan. Pihak BPBUMD dan eksekutif sudah melayangkan surat persetujuan ke DPRD [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah] disertai dengan laporan hasil kajian," kata Budi saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/7/2022).
Namun, lanjut Budi, sampai dengan saat ini Pemprov DKI belum mendapatkan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. "Kami menghargai dan menghormati proses yang sedang berlangsung di DPRD," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
