Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

NasDem Sebut Penerapan ERP Berpotensi Rugikan Masyarakat

Penerapan ERP dinilai akan merugikan masyarakat dan berpotensi membuat pendapatan rakyat berkurang.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 12 Januari 2023  |  12:15 WIB
NasDem Sebut Penerapan ERP Berpotensi Rugikan Masyarakat
Jalan berbayar (ERP) di Singapura - wikipedia
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Pemprov DKI Jakarta menerapkan ectronic road pricing (ERP) dinilai Ketua DPP Bidang Infrastruktur Parta NasDem Okky Asokawati  berpotensi merugikan masyarakat.

Okky menyampaikan infrastruktur publik yang anggarannya bersumber dari masyarakat hakekatnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Oleh karena itu rencana ERP ini merupakan ide yang kontraproduktif.

Jalan berbayar akan berdampak konkret kepada masyarakat yang dituntut beraktivitas di jalan, kawasan, dan waktu  yang ditentukan dalam aturan jalan berbayar.

"Misalnya, bagaimana warga yang berprofesi kurir yang harus mengantarkan barang di jalan dan kawasan yang berbayar, tentu akan mengurangi pendapatan mereka," jelas Okky dalam keterangan yang dikutip Bisnis, Kamis (12/1/2023).

Okky menyarankan untuk mengatasi kemacetan Jakarta sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan penguatan transportasi publik yang berbasis integrasi agar semakin dikuatkan dan ditingkatkan.

Menurut dia, integrasi dan penguatan transportasi publik yang telah dilakukan gubernur sebelumnya harus semakin dikuatkan dan dikonsolidasikan.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan skema besarannya sekitar Rp5.000 - Rp.19.000 untuk sekali melintas.

Rencana ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, bahwa penerapan kebijakan ERP dalam proses di DPRD DKI, yakni penyusunan raperda ERP.

Setelah jadi perda, lanjut Heru, kebijakan ini nantinya akan dilakukan pembahasan lagi, bisa melalui peraturan gubernur (pergub), dan bisa juga melalui keputusan gubernur (Kepgub).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

nasdem erp jalan berbayar heru budi hartono
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top