Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Persatuan Ojol Demo Tolak ERP: Tuntut Kadis Perhubungan DKI Dicopot

Persatuan ojek online (ojol) kembali menggelar demo menolak ERP dan menuntut Kadis Perhubungan DKI Jakarta dicopot.
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 08 Februari 2023  |  15:16 WIB
Persatuan Ojol Demo Tolak ERP: Tuntut Kadis Perhubungan DKI Dicopot
Persatuan ojek online (ojol) demo menolak penerapan jalan berbayar atau ERP di depan Balai Kota, Rabu (8/2/2023). JIBI - Bisnis/Nabil Syarifudin Alfaruq
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan ojek online (ojol) kembali menggelar demo penolakan penerapan electronic road pricing (ERP) yang saat ini masih dalam tahapan kajian.

Kali ini massa ojol demo di depan Gedung Balai Kota. Ada sekitar 200 komunitas dengan total massa mencapai ribuan. Masa menuntut ERP tidak diterapkan dan meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dicopot.

“Proyek ERP bukan untuk mengatasi kemacetan. Syafrin menantang kami di media, kini kami datang untuk menantang Syafrin. Pecat Syafrin!” ucap orator di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (8/2/2023). 

Dalam aksi demo tersebut, persatuan ojol menanti Syafrin Liputo untuk menemui mereka. Namun, jika tidak, para pendemo memaksa masuk ke gedung Balai Kota. 

Berdasarkan catatan, Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. Juga, mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat. 

Penerapan ERP untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, pihak Dinas Perhubungan DKI memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta.

“Kami juga secara rutin menyosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” kata Syafrin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

erp Ojek Online dishub dki
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top