Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERP

ERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif
Nabil Syarifudin Al Faruq
Nabil Syarifudin Al Faruq - Bisnis.com 17 Januari 2023  |  10:22 WIB
Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERP
Kamera pengawas atau 'closed circuit television' (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau 'electronic traffic law enforcement' (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020. - Antara
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan tanggapan terkait pro kontra rencana penerapan electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

Syafrin menyampaikan pengendalian lalu lintas di Jakarta secara elektronik menjadi satu hal yang penting. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, Dishub telah menerapkan dua model pengendalian lalu lintas, salah satunya 3 in 1. Sistem ini kurang efektif karena banyak pengguna kendaraan yang menggunakan joki.

Sistem lainnya adalah ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan. Namun kurang efektif seiring penambahan kendaraan motor di Jakarta yang cukup masif. “Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dengan menggunakan prinsip berdasarkan conjungtion price,” jelas Syafrin di Jakarta yang dikutip Bisnis, Selasa (17/1/2023).

ERP merupakan salah satu cara dalam melakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Syafrin menyampaikan dalam pelaksanaannya ERP akan menggunakan teknologi yang sudah digunakan oleh sejumlah negara.

“Prinsipnya teknologi yang sekarang sudah dilaksanakan di dunia itu yang jadi acuan dari Pemprov DKI sehingga ERP ini kita terapkan. Yang terbaru itu dengan satelit. Itu sudah maju,” jelas Syafrin.

Sebagai informasi, penerapan ERP di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi dilakukan. Sebagaimana diketahui kebijakan yang telah dicanangkan ini masih dalam tahapan FGD sampai saat ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, tarif ERP berada dikisaran Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Namun banyak berbagai pihak yang menyebut penerapan kebijakan ini akan memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan pihaknya akan mempertanyakan dasar tarif yang telah tersebar tersebut. Kalau tarif ini benar akan diterapkan maka ada potensi per hari bisa memperoleh dana sebesar Rp30 miliar hingga Rp60 miliar.

“Dilihat dari tarif tersebut, satu trip itu bisa Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dan potensi penerimaan sebesar itu ini haeus ditangani dan diterapkan dengan baik,” ujar Ismail.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dki jakarta erp
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top