Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan tanggapan terkait pro kontra rencana penerapan electronic road pricing (ERP) di Jakarta.
Syafrin menyampaikan pengendalian lalu lintas di Jakarta secara elektronik menjadi satu hal yang penting. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, Dishub telah menerapkan dua model pengendalian lalu lintas, salah satunya 3 in 1. Sistem ini kurang efektif karena banyak pengguna kendaraan yang menggunakan joki.
Sistem lainnya adalah ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan. Namun kurang efektif seiring penambahan kendaraan motor di Jakarta yang cukup masif. “Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dengan menggunakan prinsip berdasarkan conjungtion price,” jelas Syafrin di Jakarta yang dikutip Bisnis, Selasa (17/1/2023).
ERP merupakan salah satu cara dalam melakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Syafrin menyampaikan dalam pelaksanaannya ERP akan menggunakan teknologi yang sudah digunakan oleh sejumlah negara.
“Prinsipnya teknologi yang sekarang sudah dilaksanakan di dunia itu yang jadi acuan dari Pemprov DKI sehingga ERP ini kita terapkan. Yang terbaru itu dengan satelit. Itu sudah maju,” jelas Syafrin.
Sebagai informasi, penerapan ERP di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi dilakukan. Sebagaimana diketahui kebijakan yang telah dicanangkan ini masih dalam tahapan FGD sampai saat ini.
Berdasarkan informasi yang beredar, tarif ERP berada dikisaran Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Namun banyak berbagai pihak yang menyebut penerapan kebijakan ini akan memberatkan masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan pihaknya akan mempertanyakan dasar tarif yang telah tersebar tersebut. Kalau tarif ini benar akan diterapkan maka ada potensi per hari bisa memperoleh dana sebesar Rp30 miliar hingga Rp60 miliar.
“Dilihat dari tarif tersebut, satu trip itu bisa Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dan potensi penerimaan sebesar itu ini haeus ditangani dan diterapkan dengan baik,” ujar Ismail.
