Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jadi Polemik, Dishub DKI Jelaskan Alasan Penerapan Jalan Berbayar ERP

ERP dinilai akan menjadi salah satu cara untuk mengendalikan lalu lintas di Jakarta setelah sistem sebelumnya seperti 3 in 1 dan ganjil genap kurang efektif
Kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020./Antara
Kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo memberikan tanggapan terkait pro kontra rencana penerapan electronic road pricing (ERP) di Jakarta.

Syafrin menyampaikan pengendalian lalu lintas di Jakarta secara elektronik menjadi satu hal yang penting. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan, Dishub telah menerapkan dua model pengendalian lalu lintas, salah satunya 3 in 1. Sistem ini kurang efektif karena banyak pengguna kendaraan yang menggunakan joki.

Sistem lainnya adalah ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan. Namun kurang efektif seiring penambahan kendaraan motor di Jakarta yang cukup masif. “Oleh sebab itu pengendalian lalu lintas selanjutnya adalah secara elektronik dengan menggunakan prinsip berdasarkan conjungtion price,” jelas Syafrin di Jakarta yang dikutip Bisnis, Selasa (17/1/2023).

ERP merupakan salah satu cara dalam melakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Syafrin menyampaikan dalam pelaksanaannya ERP akan menggunakan teknologi yang sudah digunakan oleh sejumlah negara.

“Prinsipnya teknologi yang sekarang sudah dilaksanakan di dunia itu yang jadi acuan dari Pemprov DKI sehingga ERP ini kita terapkan. Yang terbaru itu dengan satelit. Itu sudah maju,” jelas Syafrin.

Sebagai informasi, penerapan ERP di Jakarta berpotensi meraup dana lebih dari Rp30 miliar per hari apabila resmi dilakukan. Sebagaimana diketahui kebijakan yang telah dicanangkan ini masih dalam tahapan FGD sampai saat ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, tarif ERP berada dikisaran Rp5 ribu hingga Rp19 ribu. Namun banyak berbagai pihak yang menyebut penerapan kebijakan ini akan memberatkan masyarakat.

Ketua Komisi B DPRD DKI Ismail mengatakan pihaknya akan mempertanyakan dasar tarif yang telah tersebar tersebut. Kalau tarif ini benar akan diterapkan maka ada potensi per hari bisa memperoleh dana sebesar Rp30 miliar hingga Rp60 miliar.

“Dilihat dari tarif tersebut, satu trip itu bisa Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar. Artinya angka tersebut bukan jumlah yang sedikit, makanya harus dipastikan dengan angka tersebut dan potensi penerimaan sebesar itu ini haeus ditangani dan diterapkan dengan baik,” ujar Ismail.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler