Sekda DKI Telusuri Dugaan Anggaran Gaib di APBD 2023

Sekda DKI Jakarta akan menelusuri dugaan anggaran gaib di APBD 2023 yang sempat dibahas dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Air mancur di Balai Kota DKI Jakarta/Istimewa
Air mancur di Balai Kota DKI Jakarta/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono akan menelusuri dugaan anggaran gaib di APBD 2023 yang sempat dibahas dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta.

Joko mengatakan, pihaknya akan melakukan penelusuran data terhadap dugaan anggaran gaib pada APBD 2023. Jika memang dugaan ini ditemukan maka akan segera dilakukan perbaikan.

“Kita akan sisir kembali, kan ini ada mekanisme perubahan, jadi nanti kita lakukan perbaikan,” ujar Joko di Balaikota Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Meskipun demikian, Joko juga mempertanyakan sikap DPRD DKI yang baru bersuara sekarang. Dia menilai seharusnya DPRD sudah mengerti perihal dengan APBD 2023 karena lembaga tersebut turut serta dalam pembahasan anggaran.

“Proses penganggaran itu dimulai dari perencanaan, dalam prosesnya juga melibatkan DPRD. mereka seharusnya sudah mengerti dong karena beliau-beliau yang membahas. Kalau sekarang mereka mempertanyakan, kenapa baru sekarang?,” jelasnya. 

Sebelumnya Komisi C DPRD DKI Jakarta menemukan adanya anggaran gaib di APBD 2023. Penemuan ini disampaikan oleh Andyka, Anggota Komisi C DPRD DPRD DKI, ketika dia melihat adanya kejanggalan, di mana angka anggaran 2022 dan 2023 sama. 

“Kenapa anggaran 2022 sama persis dengan anggaran 2023, sampai komanya sama juga. Kami meminta agar tahun berikutnya tidak terjadi seperti ini lagi, harusnya ada rapat koordinasi yang melibatkan SKPD,” jelasnya.

Andyka menyampaikan, dengan adanya temuan tersebut seolah-olah Komisi C DPRD DKI hanya diberikan dummy yang mana tidak ada uang nya. 

“Dimasukan ke 2023, padahal isinya tidak ada, potensi pendapatannya tidak ada, tapi diisi pendapatan, kenapa? Karena belanjanya yang begitu banyak, sehingga seolah-olah untuk mengakomodir supaya bisa tercover belanjanya. Sebagaimana diketahui pendapatan dan belanja itu harus seimbang,” jelasnya. 

Seiring adanya temuan tersebut, Andyka berharap, laporan APBD 2023 diperbaiki karena hal ini sudah masuk ke dalam program perencanaan dan tertuang ke dalam peraturan daerah (perda) 5 terkait APBD. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper