Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, 6 Tahun Mangkrak Terkendala Pembebasan Lahan

Proyek Sodetan Ciliwung yang sempat mangrak 6 tahun karena ada permasalahan pembebasan lahan akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi
Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, 6 Tahun Mangkrak Terkendala Pembebasan Lahan. Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum  / Bisnis - Nabil Syarifudin
Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung, 6 Tahun Mangkrak Terkendala Pembebasan Lahan. Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum / Bisnis - Nabil Syarifudin

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung, Senin (31/7/2023).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan lini masa proyek Sodetan Ciliwung yang sempat mangrak 6 tahun karena terkendala pembebasan lahan.

Heru mengatakan, Proyek Sodetan Ciliwung telah di inisiasi dari 2012 saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Ini adalah inisiasi tahun 2012 saat bapak Presiden [Jokowi] masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, dan pada waktu itu DKI banjir,” ujar Heru di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).

Kini Sodetan Ciliwung telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Senin (31/7/2023). Heru Budi berterimakasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR karena telah menjalankan proyek tersebut.

“Kami atas nama masyarakat DKI Jakarta terima kasih kepada bapak presiden dan juga Menteri PUPR yang telah membangun ini dan selama kurang lebih 7 tahun,” jelasnya.

Proyek Sodetan Ciliwung sempat mangkrak karena terdapat permasalahan pembebasan lahan sejak 2015, dan mulai dikerjakan kembali pada 2021.

Di lain pihak, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan, pembebasan lahan Sodetan Ciliwung sudah mulai berjalan sejak tahun 2019, hingga diresmikan Jokowi pada Senin (31/7/2023).

“Proses pembebasan lahan sudah dari 2019, 2020, 2021 sudah mulai berjalan,” ujar Ika.

Dalam proses pembebasan lahan Sodetan Ciliwung, Ika menjelaskan, satu bantaran tidak bisa dilakukan satu per satu, namun dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan secara paralel.

“Kalau pembebasan itu kan misalnya gini, satu bantaran tidak bisa cuman satu-satu, itu kan langsung menyeluruh, itu semuanya paralel,” jelasnya. 

Sebagai informasi, pembebasan lahan di Sodetan Ciliwung dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sedangkan Pemprov DKI hanya menentukan penentuan lokasi (penlok) pembebasan lahan. 

Berdasarkan catatan, Presiden Jokowi telah meresmikan Sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) yang diklaim mampu mengurangi potensi banjir pada 6 kelurahan di DKI Jakarta pada hari ini, Senin (31/7/2023). 

Dalam kunjungannya bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Pj Gubernur Heru Budi, Jokowi menjelaskan bahwa rampungnya konstruksi Sodetan Ciliwung baru mengurangi risiko banjir sebesar 62 persen.

"Baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Yang sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu itu menghabiskan biaya Rp1,15 triliun sepanjang 1,2 kilometer dua terowongan dan bisa mengurangi banjir di enam kelurahan," jelasnya kepada awak media.

Seiring dengan hal tersebut, Presiden Jokowi mengimbau normalisasi Sungai Ciliwung untuk dilakukan percepatan. Pasalnya, proses normalisasi tersebut dilaporkan saat ini baru rampung sekitar 16 kilometer (km) dari total panjang 33 km.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper