Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Ciliwung pada Senin (31/7/2023). Warga sekitar menyoroti rumitnya pengerjaan proyek tersebut karena memakan waktu hingga 11 tahun.
Joni, warga Kelurahan Bidara China, menilai bahwa proyek tersebut mestinya tak berjalan terlalu lama apabila terjadi kesepahaman antara pemerintah dan warga setempat.
"Berlarut-larut karena sampai melewati masa kepemimpinan beberapa gubernur," katanya (2/8/2023).
Menurutnya, proyek Sodetan Ciliwung banyak mandek ketika terdapat sengketa lahan. Dia menyoroti momentum saat warga Bidara China melayangkan gugatan pada pertengahan 2015.
"Gugatan itu waktu zamannya gubernur Ahok [Basuki Tjahaja Purnama], sampai dia mengajukan kasasi. Waktu zaman Anies kasasi dicabut, sehingga warga dinyatakan menang," terang Joni.
Hal itu menjadi titik awal keberlanjutan proyek Sodetan Ciliwung hingga rampung pada 2023. Mewakili warga lainnya, Joni mengaku lega karena tuntasnya proyek tersebut.
Baca Juga
Sebelumnya, proyek Sodetan Ciliwung diinisiasi pada 2012 saat tampuk kekuasaan Gubernur DKI Jakarta masih dipegang oleh Jokowi.
Terkendala Pembebasan Lahan
Eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak ambil pusing atas tudingan menjadi penyebab proyek Sodetan Ciliwung mangkrak. Bahkan, dia mengaku siap diaudit untuk memastikkan hal tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga mengamini pembebasan lahan menjadi alasan utama mangkraknya konstruksi proyek Sodetan Sungai Ciliwung hingga 5 tahun lebih.
Basuki menjelaskan bahwa pembebasan lahan sebenarnya merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga, gagalnya mengantisipasi hambatan tersebut berdampak terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran terkait pengendalian banjir Jakarta Kementerian PUPR menjadi kosong selama 5 tahun.
"DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu nol untuk semua pengendalian banjir di Jakarta, karena tidak ada pembebasan lahan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (31/7/2023).
