Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi membantah bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono menginstruksikan pemotongan anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Menurutnya, penerapan KJMU yang merupakan bagian dari bantuan sosial (bansos) Pemprov DKI di bidang pendidikan saat ini diupayakan agar tepat sasaran.
“Prinsipnya, Pak Gubernur tidak pernah menginstruksikan pemotongan [anggaran],” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024).
Michael mengungkapkan, pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melaksanakan arahan Heru Budi terkait prioritas pembangunan di DKI Jakarta yang terdiri dari berbagai aspek.
Sementara itu, KJMU termasuk dalam aspek penanganan kemiskinan dan penanggulangan penurunan ekonomi.
Itu sebabnya, apabila terdapat miskalkulasi dalam penganggaran KJMU, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihaknya.
Baca Juga
“Intinya adalah pemanfaatan anggaran semaksimal mungkin tepat sasaran. Beliau cuma mengarahkannya seperti itu, ya kita yang menerjemahkan, ketika ada salah hitung ya kita perbaiki,” tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Qolbina menyebut bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memotong anggaran bantuan pendidikan, termasuk KJMU hingga Rp300 miliar.
Legislator fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengungkapkan bahwa anggaran KJMU dan program-program terkait dalam APBD DKI Jakarta 2024 berkisar pada angka Rp470 miliar, menyusut dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp782 miliar.
"Kami menilai pengalihan anggaran KJMU sebagai contoh konkret dari politisasi alokasi anggaran di tingkat pemerintah daerah, di mana keputusan anggaran menjadi subjek kepentingan politik tahunan," kata Elva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
KJMU menjadi perbincangan masyarakat, utamanya di media sosial, karena Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono disebut memutus akses ribuan mahasiswa terhadap bantuan tersebut.
Heru Budi menegaskan bahwa penerima KJMU dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus harus sesuai dengan syarat dan ketentuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
