Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bakal melacak aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemprov yang terlibat dalam perjudian daring alias judi online.
Dirinya saat ini tengah meminta data tersebut dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang beberapa waktu lalu membeberkan temuan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online.
“Saya akan minta nama itu ke PMK. Saya yakin pasti yang judi online itu ada juga, yang beberapa saya enggak tahu,” katanya kepada wartawan di RPRTA Pulo Bundul, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).
Lebih lanjut, Heru Budi juga menduga akan adanya penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat dalam judi online. Terkait hal itu, dia akan memberikan sosialisasi lebih lanjut, sebagaimana arahan dari Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Pasalnya, menurut Heru, terdapat situasi ketika pihak-pihak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat judi online. Namun demikian, dia menegaskan apabila ada ASN yang terlibat, maka mereka akan ditindak sesuai aturan.
“Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapkan sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan kita belum dapat nama-nama itu,” tandas Heru Budi.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto telah menyampaikan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait wilayah dengan transaksi judi online terbanyak.
DKI Jakarta menduduki posisi kedua provinsi dengan pemain judi online terbanyak, yakni 238.568 orang dengan transaksi mencapai Rp2,3 triliun.
Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Timur, serta Jakarta Utara termasuk dalam lima besar transaksi judi online di tingkat kabupaten/kota.
Apabila dipersempit di tingkat kecamatan, Tambora dan Cengkareng di Jakarta Barat masuk dalam tiga besar nilai transaksi terbanyak. Jumlahnya masing-masing mencapai Rp196 miliar dan Rp176 miliar.
