Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumpulkan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) imbas serangan siber yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN).
Tak hanya mengumpulkan pimpinan instansi yang menangani data, dia juga bakal membahas serangan ransomware itu dengan pemangku kebijakan pada sektor lainnya.
“Saya ingin rapatkan pejabat-pejabat yang menangani data, termasuk juga saya undang lintas sektoral,” katanya usai acara Pasar Sembako Murah di RPRTA Pulo Bundul, Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (1/7/2024).
Lebih lanjut, pembahasan itu akan mencakup beberapa instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Pasalnya, lembaga-lembaga itu disebutnya tengah menjalankan sistem baru yang berkaitan dengan data digital. Dengan demikian, dirinya berharap bahwa pembahasan tersebut dapat menciptakan keamanan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI.
“Kita membahas seperti itu, ya. Mudah-mudahan aman,” tandas Heru Budi.
Baca Juga
Berdasarkan catatan Bisnis, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah mengalami gangguan atau server down sejak 20 Juni 2024 akibat serangan ransomware.
Insiden yang telah berjalan setidaknya selama 7 hari tersebut telah berdampak pada 84,75% instansi pengguna atau setara dengan 239 entitas.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, dalam Rapat Kerja Komisi I DPR, memerinci terdapat 30 kementerian/lembaga, 15 provinsi, 148 kabupaten, dan 48 kota yang sistem layanannya terganggu.
"Total ada 239 yang terdampak,” kata Budi, Kamis (27/6/2024).
