Hindari Manipulasi Anggaran RT/RW, RK Bakal Terapkan Digitalisasi

Bisnis.com, JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Ridwan Kamil (RK) - Suswono berencana menerapkan digitalisasi anggaran untuk menghindari manipulasi dalam program insentif pengurus RT-RW. 

Juru Bicara RIDO, Juwanda mengatakan bahwa RK-Suswono telah mengantisipasi kekhawatiran manipulasi anggaran dalam pelaksanaan program. Kuncinya adalah digitalisasi dan transparansi. 

“Kita kan sudah punya Jakarta Smart City, nah itu akan diberdayakan untuk membuat sistem bagaimana caranya, proses pengajuan, pelaksanaan, sampai laporannya harus digital, dan transparan. Kalau sudah transparan, kesempatan korupsinya kecil," terangnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024). 

Menurut Juwanda, pasangan nomor urut satu di Pilkada DKI Jakarta tersebut ingin memberikan perhatian langsung pada akar rumput. Salah satu upayanya dengan menaikkan insentif pengurus RT-RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta.

Kemudian, Juwada menuturkan bahwa program ini dijalankan untuk pemerataan pembangunan di Jakarta, dengan melibatkan partisipasi warga. 

"Ini program pembangunan yang sebisa mungkin swa-kelola. Jadi warga merumuskan dan mengerjakan bersama-sama dan akan mendorong partisipasi publik. Prinsipnya, warga setempat yang paling tahu kebutuhan mereka," ujar Juwanda.

Program serupa sudah dijalani RK saat menjabat menjadi Wali Kota Bandung. Namanya adalah PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan). 

“Jadi ini prinsipnya beliau melakukan desentralisasi anggaran, setiap RW diberikan keleluasaan untuk menentukan langsung, diberikan anggaran apa yang perlu dibangun di wilayahnya masing-masing, yang pasti setiap wilayah kan beda-beda," tuturnya

Adapun, program pemberian anggaran langsung ke tingkat RW juga diharapkan mempercepat pembangunan di tingkat akar rumput. 

"Proses pembangunan di bawah jadi lebih cepat, tak lagi berjenjang. Jadi untuk ini ada percepatan pembangunan kan di level bawah, enggak harus nunggu keputusan Walikota atau Gubernur. Setiap RW bisa menentukan sendiri prioritas mereka," kata Juwanda.