.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut layanan transportasi publik terintegrasi dan terpadu di Jakarta belum optimal. Akibatnya upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum tidak optimal.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II/2024, BPK menyebutkan integrasi stasiun dengan moda transportasi publik lainnya masih belum berjalan maksimal. Lembaga audit negara itu juga menyoroti pengembangan jaringan angkutan umum massal berbasis rel dan jalan.
“Permasalahan tersebut mengakibatkan rendahnya capaian moda share transportasi publik yang [seharunya] membantu penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sub sektor transportasi,” tulis BPK dalam laporan tersebut, dikutip Selasa (27/5/2025).
Atas kondisi tidak optimalnya integrasi transportasi publik itu, BPK merekomendasikan Gubernur Jakarta untuk mengevaluasi pelaksanaan revitalisasi halte Transjakarta. Selain itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh atas cakupan layanan transportasi publik yang terintegrasi dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
BPK juga menyoroti belum memadainya penerapan kebijakan push policy alias kebijakan mendorong peralihan masyarakat ke transportasi umum.
Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain belum optimalnya pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), belum berjalannya kebijakan pembatasan kendaraan melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP), dan belum maksimalnya penerapan tarif parkir tertinggi.
Baca Juga
Selain itu, pemanfaatan jalur sepeda masih rendah dan penyediaan fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum dinilai tidak sesuai harapan.
"Permasalahan tersebut mengakibatkan belum optimalnya peralihan kepada angkutan umum dalam menurunkan emisi GRK," jelasnya.
Lembaga audit tertinggi itu juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur Jakarta untuk menetapkan Perda mengenai Rencana Induk Transportasi dan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
