AHOK VS DPRD DKI: Survei, Ahok "Berani", Dewan "Tak Aspiratif"

Bisnis.com, JAKARTA-- Populi Center menggelar survei publik dalam kaitan dengan kisruh anggaran siluman dalam APBD 2015. Salah satu pertanyaan yang dilemparkan ke responden adalah tentang apa yang pertama kali melintas di pikiran mereka jika mendengar nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan DPRD.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan mayoritas responden akan merujuk pada kata-kata positif jika mendengar kata "Ahok". "Yang terlintas kata-kata seperti 'tegas', 'berani', 'emosional', 'keras', 'arogan', dan 'aspiratif'," katanya di Jakarta, Kamis (19/3/2015).

Pertanyaan serupa juga diberikan dengan kata "Ahok" diganti "DPRD". Hasilnya, mayoritas responden menyebutkan kata-kata berkonotasi negatif. Kata-kata yang paling sering disebutkan peserta survei adalah "Haji Lulung", "korupsi", "tidak aspiratif", "kisruh", "dana siluman", dan "kurang peduli rakyat".

Nico mengatakan persepsi publik ini mulai terbentuk setelah adanya kisruh anggaran siluman. Publik menganggap Ahok bisa mengelola anggaran daerah secara transparan dan akuntabel. Masyarakat, kata dia, mendesak Ahok agar berani melakukan aksi bersih-bersih Dewan.

Sedangkan bagi DPRD, citra tersebut muncul setelah publik melihat sepak-terjang para anggota Dewan setelah dilantik. Soalnya, tak lama setelah dilantik, sesama anggota Dewan malah ribut-ribut ihwal alat kelengkapan Dewan. Setelah alat kelengkapan terbentuk, DPRD kembali terlibat "perang". Kali ini Dewan berkonflik dengan Ahok dalam pembahasan anggaran.

Hal itu, kata Nico, menjadi pekerjaan rumah bagi Dewan secara kelembagaan dan legislator secara perorangan.

"Mereka harus berjuang untuk merebut hati rakyat, karena kan mereka mengklaim sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Riset Populi Center digelar pada 11-14 Maret 2015 dengan melibatkan 1.000 responden. Penelitian dilakukan menggunakan metode random sampling di enam wilayah DKI, termasuk Kepulauan Seribu. Pemilihan responden disesuaikan dengan proporsi populasi sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan margin of error dalam survei ini sebesar 3,09 persen.