Bisnis.com, DEPOK-- Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, Pemerintah Kota Depok kekurangan pegawai negeri sipil (PNS).
Dia menilai, jumlah PNS jomplang dengan jumlah warga yang dilayani, apalagi setiap tahun ada penyusutan jumlah PNS karena pensiun 200-300 orang.
Pada tahun 2006 jumlah PNS di Depok lebih dari 8.000 orang dengan jumlah penduduk saat itu baru 1,6 juta orang. Sedangkan, data yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per April 2015 penduduk Depok mencapai 2.043.000 orang, dengan jumlah PNS 7.690 orang.
"Secara makro seharusnya jumlah PNS di Depok bertambah. Tapi, faktanya harus berkurang setiap tahun," kata Nur Mahmudi, Rabu (28/10/2015).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pemerintah pusat memang sedang melakukan moratorium PNS. Selain itu, pemerintah juga sedang menggencarkan efisiensi kinerja. Tapi, untuk formasi dan proporsi jumlah PNS di Depok tetap jomplang dengan kota lain.
Depok kekurangan sedikitnya 3.000 PNS. Idealnya, satu orang PNS melayani 100-150 orang.
Ingin Sukses
Depok ingin sukses dan moncer melayani warganya. Untuk itu, perlu penambahan PNS. Di wilayah lain ada yang satu orang PNS melayani 120 orang, bahkan ada yang 98 orang.
"Penambahan itu paket hematnya. Untuk memenuhi paket kerja yang idealnya," ucapnya.
Sebagai contoh, kata dia, di Kota Depok perbandingan PNS dan warganya 1:270 orang, Bekasi 1:183 orang Medan 1:109 orang, Bandung 1:105 orang.
Bahkan, kalau berbicara pegawai dan jumlah penduduk juga sangat jomplang. Bogor 1,32 juta jiwa penduduknya dengan jumlah pnsnya 9.105 PNS. Magelang 1,2 juta jiwa jumlah PNS 11.625 jiwa. Sedangkan, Makasar 1,94 ribu jiwa pegawainya 13.000 PNS atau 1:94 orang.
Meski begitu, kata dia, kekurangan ini ditutupi dengan meningkatkan soliditas dan memberikan ruang inovasi bagi PNS, sehingga jumlah kekurangan tersebut bisa sedikit diatasi.
"Kami terus meningkatkan upaya inovasi," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
