Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mempertanyakan tudingan Basuki Tjahaja Purnama terkait isu perombakan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2017.
Pasalnya, pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI acap kali bermasalah.
"Saya lihat sejarah [penetapan] APBD DKI itu selalu terlambat. Contohnya 2015, April baru keluar sehingga Januari-Maret enggak ada kegiatan. Saya enggak mau itu terjadi, makanya dipercepat," ujarnya, Jumat (25/11/2016).
Dia menuturkan tudingan calon gubernur DKI Jakarta nomer urut dua tersebut tak berdasar. Menurutnya, isi KUA-PPAS 2017 sudah dibahas secara tuntas oleh legislatif dan eksekutif. Nota kesepahaman KUA-PPAS 2017 sendiri sudah ditandatangani kedua pihak sejak Senin (21/11/2016).
Pria yang akrab disapa Soni tersebut juga menilai pembahasan KUA-PPAS untuk tahun depan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Revisinya itu ada peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, baik sarana dan prasarana. Ini seiring dengan prioritas nasional dalam rangka Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia," ungkapnya.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan ucapan Ahok yang menuding dirinya membongkar-pasang KUA-PPAS lantaran memberi dana hibah kepada Badan Musyarawah Betawi (Bamus Betawi) sebesar Rp5 miliar.
"Soal perbedaan ya karena [draft KUA-PPAS] disusun bulan Juli. Jadi konsep yang sebenarnya itu belum disusun ketika Pak Ahok pergi. Tapi kan pembahasan yang real itu kemarin," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
