Bisnis.com, JAKARTA--Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan Pemprov DKI harus menerima keputusan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemendagri terkait APBD.
"Jika dilihat dari poros penyelenggaraan pemerintahan, Kemendagri berperan sebagai atasan. Mereka berhak melakukan evaluasi agar ada standardisasi yang baik. Jika ada mata anggaran yang dicoret, ya harus diterima," ujarnya di Balai Kota DKI, Rabu (28/12/2016).
Soni, sapaan akrab Sumarsono, mengatakan dirinya belum membaca secara detail hasil evaluasi tersebut. Namun, dia memberi bocoran setidaknya ada dua mata anggaran yang dikoreksi oleh institusi tersebut.
Pertama, soal anggaran Sekretaris Dewan untuk pembayaran gaji sopir anggota DPRD DKI yang ditetapkan di Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2017 sebesar Rp4,3 miliar. Hal ini sempat menjadi polemik lantaran nilainya terlampau besar dan terkesan tak etis jika gaji sopir pribadi anggota dewan justru ditanggung APBD DKI.
Kedua, Kemendagri juga mengoreksi anggaran untuk renovasi kolam ikan yang rusak di halaman kantor DPRD DKI. Kolam ikan Koi yang terletak di bagian depan kantor di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat tersebut awalnya dianggarkan Rp500 juta. Namun, setelah proses evaluasi anggarannya dipangkas menjadi Rp300 juta saja.
"Anggaran renovasi kolam ikan memang terlalu besar. Sama halnya dengan pembayaran sopir anggota DPRD juga tidak ada aturannya. Saya kira, Pemprov DKI siap untuk menghilangkan itu," ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
