BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tantang PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) untuk melakukan rebalancing kontrak seperti ditempuh PT Aetra Air Jakarta dengan perusahaan daerah PD PAM Jaya.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok mengatakan hal itu langsung kepada pemilik saham mayoritas Palyja Suez Environnement.
“Kita tidak mungkin menyetujui anda menjual ke Manila Water karena anda tidak mau lakukan rebalancing, sedangkan Aetra saja sudah mau,” kata Ahok di Balaikota, Jumat (19/4/2013).
Rebalancing kontrak diharapkan agar terjadi renegosiasi mengenai pasal terkait Internal Rate Of Return (IRR), harga jual air, dan lain sebagainya.
Jangan sampai, sambung Ahok, ketika sudah selesai kerjasama Pemprov harus bayar kepada Suez sampai Rp10 triliun.
“Itu kan lucu, sekarang mana ada bisnis yang fair. Negara mana ada bisnis yang seperti ini kontraknya,” terang Ahok.
Pemprov berharap dalam kepemilikan sagam Palyja ada tiga pihak, PT Pembangunan Jaya masuk dengan cara dengan meminta kepada PT Astratel Nusantara. Untuk opsi ini harus ada rapat dulu agar ada persetujuan mau renegosiasi kontrak.
Kalau kamu tidak mau, sambung Ahok, Pemprov menawarkan opsi kedua. Bahwa Pemprov akan bawa permasalahan ini ke pengadilan arbitrasi Singapura. Kalaupun sampai kalah Pemprov siap menghadapi menduduki perusahaan.
Kemudian Ahok menambah satu lagi opsi ketiga ingin nasionalisasi semua asset perusahaan yang akan diambil. Ahok siap menghadapi apabila Suez mengirim tentara manapun.
“Namun mereka bilang kita tidak ingin opsi 2 dan 3, kita ingin opsi 1. Nah kalau begitu kamu bahas baik baik itu, saya tunggu ketemu pak Hasan [Asekda Perekonomian,” ujarnya. (ra)
