BISNIS.COM,JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan Pemprov DKI secara resmi menolak pinjaman Bank Dunia untuk program pengerukan sungai Jakarta Emergency Dredging Initiaitive (JEDI) atau pengerukan 13 sungai Jakarta.
Penyebabnya adalah aturan memperoleh pinjaman sangat berbelit, DKI berinisiatif mengirim surat kepada Kementerian PU bahwa Pemprov yang menyatakan Pemprov tidak mau meneruskan proses memperoleh pinjaman.
"Kami mengatakan kepada Kementerian PU, kalau aturannya berbelit belit kita jangan terusin," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (23/4).
Pemprov percaya diri dengan dana milik sendiri melalui APBD Perubahan 2013 atau APBD tahun 2014. Pekerjaannya pun dipersingkat dalam kurun waktu 2-3 tahun lebih cepat ketimbang tawaran Bank Dunia 5 tahun.
Proyek JEDI ini menelan anggaran US$190 juta terdiri pinjaman lunak Bank Dunia US$139 juta dan sisanya US$51 juta dibebankan kepada APBN dan APBD DKI.
Ada beberapa klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan JEDI, pertama waktu penyelesaian pengerukan butuh 5 tahun, kedua Pemprov harus menjamin warga di bantaran sungai terpenuhi hak haknya serta membayarkan ganti rugi. Dan yang ketiga Bank Dunia terlalu mendikte dalam proses tender.
Dengan pembiayaan dari APBD otomatis proyek pengerukan sungai nantinya, sambung Ahok, tidak perlu pakai nama JEDI lagi karena program pengerukan sungai di kali Pakin, waduk Pluit dan lainnya bisa dibereskan sendiri. "Nggak usah pakai nama-nama lah, yang penting sungai dikeruk. Pakin, waduk sudah kita beresin sendiri ya kan. Alat-alat berat juga sudah mulai turun," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Manggas Rudy Siahaan menegaskan proses Jedi masih panjang sehingga membutuhkan kebijakan dari pemerintah pusat. Pengajuan permohonan pembatalan pinjaman sedang dalam proses verbal.
Di sisi lain, Pemprov DKI akan menganggarkan pengadaan alat berat untuk normalisasi sungai pada APBD perubahan. Masyarakat menginginkan proses normalisasi sungai secara cepat namun hal itu tidak bisa dilakukan begitu saja karena ada proses birokrasi.
“Ya mungkin nanti dalam APBD perubahan kita mengusulkan untuk pakai pengadaan alat berat sehingga masyarakat bisa melihat,” ucapnya.
Sejauh ini Pemprov DKI hanya memiliki 74 unit alat eskavator sehingga butuh alat lebih banyak. Pemprov mempersilahkan siapa saja untuk membantu membenahi Jakarta baik itu melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) ataupun cara lain.
