Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kebijakan mobil murah ramah lingkungan disinyalir memicu pertumbuhan kepemilikan mobil warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Masalahnya, parkir mobil di pinggir jalan lebih banyak karena warga Jakarta banyak yang tidak punya garasi di rumahnya.
Alhasil, setiap parkir mobil memanfaatkan lahan kosong atau badan jalan milik pemerintah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menegaskan tidak ada ampun bagi pemarkir mobil di lahan milik Pemprov. "Memarkir mobil di jalan-jalan umum milik pemerintah, kami akan derek dan ditilang," katanya.
Dengan adanya mobil bikinan dalam negeri, kata Ahok menjadi kebanggaan Indonesia ketika produknya sudah ekspor karena komponennya produksi lokal. Kendati demikian lambang mobilnya tetap merk luar negeri.
Munculnya pro dan kontra, Gubernur Joko Widodo paling keras menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat atas munculnya mobil murah. Pasalnya kebijakan dalam rangka mengatasi kemacetan semakin membingungkan.
Wakil Presiden Boediono menyatakan persoalan kemacetan tidak hanya menjadi urusan DKI.
Berbeda dengan Jokowi, Ahok justru menganggap mobil murah sebagai pemicu untuk menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kendaraan yang ada di Jakarta. Hampir dipastikan rentetan kebijakan sudah di depan mata untuk menarik biaya mahal bagi pengguna mobil di Jakarta.
"Kami punya hak menentukan zonasi parkir yang mahal, menaikan pajak secara progresif, nanti ke depan kami juga punya hak bagi anda yang nggak punya garasi memarkir mobil di jalan umum kami derek dan tilang," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
