Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan penerapan jalur berbayar atau electronic road pricing (ERP) ditargetkan mulai tahun depan.
Mulai saat ini sudah dilakukan persiapan membuat gambaran tujuan atau term of reference (TOR) program yang bertujuan menekan kemacetan lalu lintas Jakarta tersebut.
Beberapa perusahaan BUMD DKI dan swasta telah mengajukan minat untuk menjadi pelaksana program ERP ini. Diupayakan tender bisa dilakukan tahun ini dengan nilai berkisar antara Rp2 triliun -Rp 3 triliun.
"Kita lagi siapin TOR nya, kita punya BUMD yang berminat. Pihak luar juga ada yang minat. [Nilai tendernya] mungkin dua sampai tiga triliun, kita pingin tahun ini kalau bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/10/2013).
Pendanaan ERP ditawarkan kepada swasta karena merupakan proyek uji coba. Dana APBD DKI ogah menjadi kelinci percobaan barang baru.
"Kita nggak mau taruh di APBD, suruh swasta dulu saja. Kalau kita dulu [terus] kalau gagal dimana? ini kan barang baru," ujarnya.
Walaupun barang baru, namun DKI sudah melakukan banyak kajian dari negara yang sudah menerapkan jalur berbayar. Seperti Norwegia, Swedia, Singapura dan lainnya sehingga tidak perlu kajian lagi. (ra)
