Bisnis.com, JAKARTA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meragukan kemampuan Pemprov DKI untuk mencapai target penyerapan anggaran sebesar 97% pada tahun ini.
Maman Firmansyah, Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI, mengatakan sampai dengan awal November 2013, tingkat serapan anggaran Pemprov baru 42%. Artinya, lanjutnya, pemprov hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk menghabiskan anggaran tahun ini yang sebesar Rp50,11 triliun.
“Apa masuk akal untuk mencapai target di atas 90%? Bagaimana caranya?” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (20/11/2013). Dia memperkirakan kondisi seperti ini akan menimbulkan nilai sisa leih penggunaan anggaran (Silpa) yang besar di akhir tahun.
Padahal, lanjutnya, nilai Silpa yang besar merupakan cerminan ketidakmampuan pemprov dalam mengelola anggarannya.
Apalagi, lanjutnya, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2014, anggaran Pemprov DKI pada tahun depan mencapai Rp67 triliun. Dengan pola pemakaian anggaran seperti ini, peningkatan anggaran yang tinggi malah membuat membentuk nilai Silpa yang juga lebih tinggi.
Dia mengharapkan agar pemprov tidak mengambil jalan pintas sebagai solusi, misalnya dengan mengalihkan pengelolaan anggaran kepada badan usaha milik daerah (BUMD) melalui penambahan penyertaan modal pemerintah (PMP) yang tinggi.
Menurutnya, program kerja BUMD memiliki dampak yang lebih kecil kepada masyarakat luas dibandingkan dengan program kerja pemprov sendiri. Padahal, penggunaan anggaran sebesar-besarnya harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
