Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI akan melakukan perekrutan petugas pengangkut sampah ibukota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meragukan jumlah pegawai pengangkut sampah ibukota karena tidak mendapatkan data pegawai lapangan yang lengkap dari mantan Kepala Dinas kebersihan DKI Unu Nurdin.
"Enggak mungkin kalau 4.500 orang pekerja pengangkut sampah," terangnya di Balaikota, Senin (17/2/2014).
Perekrutan pegawai dilakukan pemprov dan faktanya jumlah pegawai tidak mencapi 4.500 orang. Hal ini membuat Pemprov DKI memutuskan kerja sama dengan pihak swasta.
"Jadi, sekarang kesannya kami masih swasta. Orang yang kami rekrut enggak mencapai 2.500 apalagi 4.500. Kami lagi cek ada apa ini," tuturnya.
Dia menuding data 4.500 ini dialokasikan untuk sebagian pegawai swasta yang seharusnya dibayar oleh pihak swasta bukan Pemprov DKI. Dia juga menerima laporan bahwa pegawai swasta tidak dibayar sesuai upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku.
"Justru kami lagi minta jangan-jangan orang yang 4.500 kami bayar selama ini orangnya swasta," kata pria yang kerap disapa Ahok.
Dengan diputusnya kerja sama dengan pihak swasta, maka Pemprov DKI akan mempunyai sisa lebih pengunaan anggaran (Silpa) kurang lebih senilai Rp300 miliar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 masih terdapat alokasi anggaran untuk pengoperasian pengangkutan sampah oleh pihak swasta.
"Ya enggak apa-apa kalau Silpa, nanti begitu APBD berikutnya dapat kami ambil. Kami juga mau banyak yang dikunci 'lock' sehingga anggaran sesuai fungsinya," jelasnya.
Meskipun sudah tidak bekerja sama dengan pihak swasta, namun mantan Bupati Belitung Timur ini yakin Dinas Kebersihan mampu menyelesaikan tugas pengelolaan sampah dengan sistem zonasi yang diterapkan dalam setiap kelurahan. "Sistemnya pengangkutan sampah per kelurahan. Didata jumlah sampahnya, petugasnya siapa, nomor polisinya berapa. Jadi semuanya terpantau," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
