Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI menyiapkan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jakarta Monorail (PT) terkait proyek pembangunan monorel.
Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanda tangani kedua belah pihak pada akhir Februari 2014.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan perjanjian ini menargetkan PT JM dalam menyelesaikan proyek monorel dalam jangka waktu 3 tahun untuk 1 jalur dan 2 jalur dalam waktu 5 tahun.
Jika PT JM tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut, semua infrastruktur yang telah dibangun, 100% akan menjadi milik Pemprov DKI.
"Kalau dulu sebelum ada perjanjian, proyek mangkrak tiang punya kamu, tanah punya saya tetapi enggak boleh jual. Sekarang saya enggak mau," tuturnya di Balai Kota, Rabu (19/2/2014).
Dengan adanya perjanjian ini, menurutnya, Pemprov DKI akan diuntungkan karena jika PT JM tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut.
"Kami diuntungkan kalau mereka enggak bisa selesai dari target waktu kami, mereka harus menyerahkan semuanya. Kami lalu minta PT Transportasi Jakarta dengan penyertaan modal untuk melanjutkan proyek ini lagi," ucapnya.
Ahok mengakui pada saat groundbreaking pada Oktober lalu, PT JM dengan Pemprov DKI belum memiliki perjanjian apapun.
"Pada prinsipnya kalau investor mau bangun apapun di Jakarta, kami perbolehkan, asalkan anggaran mereka ada dan tidak meminta anggaran apapun kepada Pemprov DKI," kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta kepada PT JM untuk memberikan jaminan keuangan bank sebesar 5% dari nilai proyek US$1,5 miliar, namun PT JM merasa keberatan dan meminta untuk diturunkan jaminan tersebut.
"Di mana-mana berlaku 5%. Mereka minta 1,5%. Logikanya kalau Anda mau bangun dengan harga 100 perak tetapi 5 perak saja enggak ada, ini kan aneh," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
