Bisnis.com, JAKARTA--Langkah Pemprov DKI mengakuisisi saham PT Palyja lewat PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya dinilai langkah sangat tepat guna menyelamatkan air dari genggaman asing.
Apalagi hinggakini PT Palyja yang merupakan perusahaan asing milik Prancis tak kunjung mampu melayani secara maksimal kebutuhan air di Jakarta.
Kepala Badan Pengawas PDAM Haryo Tienmar mendukung langkah Pemprov DKI untuk mengakuisisi saham Palyja.
"Saya baru dua bulan menjabat. Hal pertama yang saya lihat adalah laporan keuangan baik Palyja dan PDAM kemudian membaca perjanjian kontraknya. Saya cuma terkejut melihat perjanjian itu, ini namanya penjajahan ekonomi di masa modern. Jadi saya berkeinginan mendepak Palyja," katanya seperti dikutip laman Pemprov DKI Jakarta, (21/3/2014).
Dengan mengambil alih saham Palyja sebesar Rp1 triliun, Pemprov DKI bisa menghemat sekaligus memiliki keuntungan Rp1,6 triliun.
"Kerjasama dengan Palyja ini kan masih 9 tahun, nah setiap tahun keuntungan Palyja itu Rp 200 miliar.
Artinya, lanjut Haryo, kalau 9 tahun Rp 1,8 triliun. Setelah discount back value itu sekitar Rp 1,5 triliun. Kemudian nilai investasi yang harus kita ambil Rp 1,1 triliun.
"Jadi nilai Palyja ini sebenarnya Rp2,6 triliun saja. Kalau di-takeover Rp1 triliun artinya keuntungannya masih Rp1,6 triliun," katanya.
Selain keuntungan secara ekonomi, pengambilalihan saham ini juga bisa dimaksimalkan oleh Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas pelayanan air di Jakarta melalui kolaborasi antara dua BUMD yang memegang saham dan PDAM.
