Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta menyatakan tidak khawatir soal penerimaan pajak air tanah yang berada di bawah target.
Pemasukan pajak dari pengambilan air tanah pada 2013 senilai Rp95,35 miliar atau 79,46% dari target yang ditetapkan Rp170 miliar.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Iwan Setiawandi mengatakan tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah tersebut menunjukkan banyak warga Jakarta sudah mulai beralih menggunakan air perpipaan.
"Enggak apa-apa tidak capai target karena warga Jakarta sudah banyak yang beralih ke air PAM," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (8/7/2014).
Pengenaan pajak pengambilan air tanah tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah No 17/2010 agar dapat mengurangi jumlah penggunaan air tanah di DKI.
Pemprov DKI pun menerapkan zero deepwell atau tidak adanya penggunaan air bawah tanah pada 2030 sebab permukaan tanah di Jakarta mengalami penurunan.
Berdasarkan data dari Unit Pengelolaan Air Tanah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD), dalam kurun waktu 17 tahun dari 1982 hingga 1999, permukaan tanah Jakarta mengalami penurunan sebanyak 200 centimeter.
Periode 2007 hingga 2009, wilayah Jakarta Barat mengalami penurunan 18 cm, Jakarta Utara 26 cm, dan Jakarta Timur penurunannya sekitar 17 cm per tahun.
”Kami tidak mengejar target penerimaan pajak yang tinggi dari air tanah. Kami berharap warga DKI dapat beralih tidak menggunakan air tanah tetapi dari air perpipaan,” tutur Iwan.
