Bisnis.com, JAKARTA -- Tradisi banjir di Jakarta saat musim hujan tiba membuat proyek Sodetan Ciliwung menjadi perhatian.
Ternyata, proyek Sodetan Ciliwung-Cisadane yang dirancang untuk mengatasi masalah banjir di kawasan ibu kota belum juga rampung di saat hujan mulai mengguyur Jakarta.
Proyek tersebut konon terkendala persoalan pembebasan lahan sehingga target penyelesaiannya mundur hingga akhir 2015.
"Terdapat kendala lahan yang tidak dapat diselesaikan seperti rencana," kata Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane T. Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Iskandar memaparkan, semula memang ditargetkan selesai Maret 2015, namun karena kendala pembebasan lahan di daerah Kebon Nanas maka target pun mundur menjadi akhir 2015.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya sedang melakukan penanganan untuk pembebasan lahan dan sudah masuk dalam tahapan kesepakatan harga dengan warga.
Ia juga mengungkapkan, pemerintah kota Jakarta Timur saat ini belum bisa melakukan inventarisasi dan pengukuran serta pemetaan lahan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengemukakan kegeramannya karena aturan terkait pembebasan lahan di berbagai daerah kerap menghambat proses pembangunan infrastruktur penting untuk memperlancar perekonomian.
"Pembebasan lahan juga sama, aturannya betul-betul ruwet dan berdampak kepada ribuan orang," kata Presiden Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum di Jakarta, Jumat (7/11).
Presiden memaparkan proses pembangunan infrastruktur jalan tol kerap berhenti, demikian pula terkait dengan pengembangan pelabuhan serta terdapat pula proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik yang berhenti karena terkendala pembebasan lahan dengan warga masyarakat.
Jokowi mencontohkan, proses pengembangan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR) yang berhenti tujuh tahun lalu karena terdapat sebanyak 143 Kepala Keluarga (KK) yang tidak mau menerima kompensasi. "Hanya karena sepanjang 1,5 kilometer, investasi JORR langsung berhenti," kata Jokowi.
Namun, ujar dia, pada 2013 dirinya sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur DKI telah mendatangi warga yang menolak kompensasi untuk pembangunan JORR tersebut.
Ia mengajak para warga itu makan siang hingga empat kali dan menjelaskan bahwa kompensasi yang diberikan telah besar dan pembangunan infrastruktur itu sangat penting sehingga persoalan tersebut dapat dirampungkan.
