Bisnis.com, JAKARTA-- Hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan anggota DPR DKI Jakarta kerap “membara”. Namun, terkadang ada juga masa manisnya.
Sejak masih jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, hubungan Ahok dengan anggota DPRD DKI Jakarta sudah memunculkan riak-riak. Namun, hal itu masih diredam dengan sifat Joko Widodo (Jokowi), yang ketika itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta, hubungan Ahok dengan anggota DPRD DKI makin memburuk. Tepatnya, menjelang Ahok dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi Presiden Indonesia.
Beragam persoalan membuat hubungan Ahok dengan anggota DPRD DKI tak harmonis. Gebrakan Ahok untuk membuat Jakarta Baru yang lebih baik, transparan, dan rapi tak selalu diterima dengan senang oleh berbagai pihak.
Kini, Ahok kembali menghadapi perseteruan dengan DPRD DKI, yang dipicu oleh masalah draf APBD DKI 2015 yang diduga ada dana siluman Rp12,1 triliun oleh Ahok. Dana siluman itu ditengarai berkat “campur tangan” anggota DPRD, sehingga Ahok pun mengirim draf APBD DKI ke Kementerian Dalam Negeri versi e-budgeting.
Ini membuat “suhu” hubungan Ahok dengan DPRD DKI kembali memanas. Pihak DPRD DKI pun mengajukan hak angket alias investigasi pada Ahok bertepatan dengan 100 hari Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, karena dokumen draf APBD DKI yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan yang disetujui anggota DPRD DKI.
Ketua panitia hak angket, Jhonny Simanjuntak, mengklaim semua anggota DPRD DKI Jakarta sepakat secara bulat mendukung penggunaan hak angket terhadap Ahok. Meski demikian, sesungguhnya sejak awal ada beberapa pihak yang sakit hati atau kecewa atas keputusan atau kebijakan Ahok.
Berikut pihak-pihak yang sakit hati, kecewa terhadap Ahok yang mendukung munculnya hak angket:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
