Bisnis.com, Jakarta-- Situs KawalAPBD.org menyebutkan adanya selisih Rp10 triliun setelah membandingkan APBD versi eksekutif dan versi legislatif. Selain itu, ada anggaran hasil permainan antara oknum dewan dan SKPD sebesar Rp2,1 triliun.
Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, mengatakan pihaknya tengah menyisir kemungkinan adanya beberapa kebutuhan belanja modal yang tidak mendesak. Namun, dia belum bisa memastikan Rp2,1 triliun itu masuk dalam anggaran siluman atau bukan.
Dari hasil penyisiran awal, dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan ditemukan alokasi pembelian radio tracking yang mencapai Rp20 miliar. Namun, setelah dikonfirmasi dengan kepala dinas, alat tersebut bisa dicoret.
"Jadi saya enggak tahu itu dana siluman atau tidak. Tapi yang jelas, contohnya kemarin saya sisir di Kominfomas ada Rp20 miliar untuk pembelian radio tracking. Kepala dinas bilang ke kami belum memerlukan itu. Jadi yang di Kominfomas bisa dimatikan yang itu," katanya di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3/2015).
Selanjutnya, alokasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar juga ditemukan di Dinas Tata Ruang yang digunakan untuk menyewa gedung dalam rangka sosialisasi peraturan rencana detil tata ruang.
Beberapa pencoretan anggaran tersebut nantinya dialihkan untuk program lain, misalnya pembangunan kualitas jalan, trotoar, pengendalian banjir, truk sampah, dan perbaikan infrastruktur lainnya.
"Tetap jadi dialihkan untuk misalnya semua jalan harus mulus di DKI, ya sudah masukin saja ke pembangunan kualitas jalan di DKi dengan hotmix atau di beton seluruh Jakarta. Trotoar dicat, saluran di keruk. sama beli mobil kebersihan," ujarnya.
