Bisnis.com, JAKARTA - Tudingan sejumlah pihak bahwa RAPB-D DKI 2015 tak prorakyat membuat Pemprov DKI angkat bicara. Tudingan tersebut dinilai sebagai salah tafsir bahwa belanja pegawai Pemprov DKI Jakarta dipandang terlalu besar.
Di ruang rapat BPKD DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Santoso menyatakan RAPBD 2015 yang dipandang tak prorakyat oleh Kementerian Dalam Negeri dan DPRD DKI Jakarta sesungguhnya sudah dievaluasi.
"Jadi yang dikatakan terlalu besar adalah belanja pegawai kami, padahal belanja pegawai isinya gaji, dan ini tidak bisa dibandingkan besarannya dengan biaya lain," papar Heru, Rabu (8/4/2015).
Heru menyatakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menghabiskan belanja pegawai lebih dari 30%. "Kami sudah mengoreksi itu jika dibandingkan dengan belanja modal. Kami sudah menaikkan besar belanja modal di sektor sarana dan prasarana," ujarnya.
Dia menilai seharusnya biaya sarana dan prasarana digabungkan dalam belanja modal. Heru menyebutkan beberapa rincian belanja yang bisa digabung antara lain belanja modal untuk pembangunan sekolah dari sektor pendidikan, pembangunan jalan dari sektor infrastruktur.
Heru menyayangkan selama ini kacamata pengukurannya adalah belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang keduanya tidak bisa apple to apple.
"Belanja pegawai kami hanya 20%, sisanya kami pakai belanja modal 70% untuk kesehatan dan pendidikan," tambah Heru.
Dia menyatakan angka belanja pegawai yang besar karena BPKD sudah memperbesar nominal belanja pegawai sesuai dengan semua jumlah PNS dan guru penerima tunjangan kinerja daerah (TKD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
