Bisnis.com, JAKARTA - Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk merasionalisasi beberapa bagian dalam RAPBD 2015 mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar merevisi rancangan anggaran mereka (8/4/2015).
Heru Budi Santoso, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengakui bahwa Kementerian Dalam Negeri juga turut mengevaluasi alat tulis kantor (ATK) sebagai bagian dalam RAPBD 2015 perlu direvisi.
"Memang anggaran pengadaan ATK akan kami rasionalisasi kembali," ujarnya kepada media.
Heru memang telah menurunkan belanja pengadaan ATK antar lain pengadaan komputer. Meskipun begitu tidak semua komponen ATK dikurangi anggarannya.
"Kami butuh juga jadi tak semua dikurangi," tukasnya.
Mantan Walikota Jakarta Utara ini berujar, cukup sulit memangkas mengingat banyaknya pekerjaan umum dalam Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perlu diakomodir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
