Bisnis.com, JAKARTA - Organda DPD DKI Jakarta meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengevaluasi kembali dua opsi atau pilihan yang ditawarkan kepada pengusaha untuk integrasi APTB dengan Transjakarta.
"Kami berharap kepada Gubernur DKI agar mengevaluasi ulang 2 opsi yang ditawarkan kepada operator-operator APTB," tutur Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, Selasa (5/5/2015).
Pihaknya merasa 2 opsi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta kepada operator APTB dinilai kurang pantas, apalagi melihat keberadaan pengusaha angkutan yang selama puluhan tahun telah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
Shafruhan memaparkan bahwa dalam rapat awal April 2015, di Kantor Dishub DKI Jakarta, Organda dan Operator APTB hanya diberikan 2 opsi alias pilihan terkait integrasi APTB dan Transjakarta.
Opsi pertama yakni, APTB dapat beroperasi seperti yang sudah dijalani selama ini dan harus mengangkut penumpang yang pindah dari Transjakarta ke APTB tanpa ada kompensasi pembayararan dari Pemda DKI/Transjakarta serta Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya harus sama dengan Transjakarta.
Pilhan alias opsi yang kedua, yakni APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan koridor Transjakarta.
"Jadi dalam rapat tersebut tidak ada sama sekali membahas perhitungan tarif rupiah perkilometer. Rapat itu juga dihadiri oleh Dirut TransJakarta A.N. Kosasih," tuturnya.
Berdasarkan hal tersebut Organda DKI juga telah meminta kepada Kadishub DKI agar bisa dipertimbangkan opsi-opsi lainnya.
"Jawaban Kadishub adalah tidak ada opsi lainnya. Untuk itu Organda DKI melakukan rapat dengan operator APTB dan hasilnya memutuskan akan mengambil opsi ke-2 itulah, tuturnya.
Lalu, dirinya melanjutkan, Organda DKI telah membuat surat ke Kadishub DKI Jakarta untuk melaporkan hasil rapat organda dan operator APTB tersebut.
"Karena jika memilih opsi pertama, berarti operator APTB yang akan memberikan subsidi kepada pengguna angkutan umum, karena penumpang Transjakarta yang pindah naik ke APTB tidak dibayar oleh PT. Trans Jakarta. Hal ini yg kami anggap sangat janggal," tuturnya.
Padahal, jalur Transjakarta yang dibangun Pemprov DKI yang mengambil jalan umum dan dikuasakan pengelolaannya kepada PT. Trans Jakarta, pembiayaannya melalui APBD DKI yang berarti memakai dana dari rakyat.
