Bisnis.com, JAKARTA - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri ternyata diketahui telah melakukan pemeriksaan terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta semenjak 2 bulan silam, terkait kasus pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) di DKI tahun anggaran 2014.
Kepala BPKAD Heru Budi Hartono mengaku bahwa sejak dua bulan yang lalu Bareskrim Mabes Polri sudah memeriksa institusi yang dipimpinnya saat ini, terkait pengusutan kasus pengadaan UPS di DKI Jakarta 2014.
“Dari awal sekali Bareskrim sudah koordinasi dengan saya. Saya, Bappeda dan Sekda-kan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), jadi ya sejak awal Bareskrim komunikasiya dengan kami," ungkap Heru, Jumat, (8/5/2015).
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan Bareskrim dengan diinya terrsebut telah dilakukan sejak 2 bulan lalu.
"Sebelum ribut masalah Pak Alex Usman, udah ke sini. Tapi kan beliau penugak hukum, saya nggak bisa nolak kan. Saya sudah sekitar 2 bulan diperiksa tim inti," tuturnya.
Namun, berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap beberapa anggota DPRD DKI Jakarta, Bareskrim sama sekali tidak melakukan penggeledahan kantornya, dan juga terhadap kantor TAPD lainnya.
“Kalau ke saya sih hanya ditanya dan diskusi mengenai proses anggaran, alurnya seperti apa, soal Banggar juga. Mereka tanya bagaimana proses anggaran dengan komisi-komisi terkait, ya saya jelaskan,” ujarnya.
Katanya, beberapa data yang diperiksa oleh Bareskrim diantaranya mengenai nama-nama perusahaan yang memenangi lelang UPS, alat scanner, serta belanja buku dinas. []
