Bisnis.com, JAKARTA -- Dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Adi Santosa menuai banyak kritik dari anggota Dewan.
Anggota DPRD DKI Neneng Hasanah menanyakan anggaran pengamanan dan perlindungan masyarakat. Jika berkaca dari kasus relokasi Kampung Pulo yang ricuh, Neneng mempertanyakan bagaimana mekanisme pengamanan yang dilakukan.
"Ini anggaran pengamanan Rp1,48 miliar. Di mana rasa keamanan yang diberikan Satpol PP kepada masyarakat?," tanya Neneng di Ruang Serbaguna DPRD DKI, Kamis (3/9/2015).
Tak selesai sampai di situ, Neneng juga mempertanyakan belanja modal Satpol PP berupa 30 unit komputer, laptop, notebook. Anggaran pemeliharaan barang yang tercantum Rp4,12 triliun, tetapi terjadi ketidakcocokan jumlah unit.
"Ini mau diperbaiki yang mana dan berapa? 30 unit atau 35 unit? Ini lebih besar dari belanja modal. Apakah Satpol PP dalam belanja APBD perlu sebanyak ini? Saya kira khususnya penggunaan fungsi Satpol PP saja," kata Neneng.
Kukuh Adi lalu mengatakan dana pemeliharaan adalah unit 30 unit bukan 35 unit. Dia pun berjanji akan segera merevisi jumlah unit yang tercantum dalam KUA-PPAS satuan dua tersebut.
Dia juga mengatakan, dalam setiap kegiatan penertiban, selalu ada campur tangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain. Terkait taraf hidup masyarakat yang cenderung dibawah rata-rata atau miskin, Kukuh mengaku Dinas Sosial yang akan menangani. Jika terjadi kecelakaan dalam proses penertiban, Dinas Kesehatan yang menyediakan tenaga ahli medis.
"Jadi masing-masing membantu, mereka yang urus," ucap Kukuh.
Bestari Barus, Ketua Fraksi Partai Nasdem, juga mengeritik penyusunan anggaran Satpol PP 2016. Dia mengeritik anggaran untuk penjangkauan keamanan dan ketertiban usaha tempat hiburan dan rekreasi, namun realisasinya kerap kali tempat tersebut masih melanggar peraturan.
"Maksudnya mengamankan ini, apakah mengamankan mereka beroperasi, atau jam dugem dibatasi sampai jam dua malam? Karena saya menemukan mereka masih berani beroperasi 24 jam, tetapi tidak bayar pajak. Tolong ini hal yang krusial menjadi perhatian," tegas Bestari.
Sementara itu anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan, Syahrial, mempertanyakan anggaran perlengkapan Satpol PP. Pasalnya, pada masa pemerintahan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI, sejumlah alat itu dikandangkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
