Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa seluruh jajaran hasil rotasi yang telah dilakukannya sejak awal tahun harus menunjukkan kinerja lebih baik lagi pada tahun depan, terutama dalam hal penyerapan anggaran.
Pasalnya, realisasi penyerapan anggaran akan menjadi kriteria tersendiri bagi jajarannya apabila masih ingin melanjutkan karirnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di DKI Jakarta dengan jaminan tunjangan kinerja daerah (TKD) cukup besar dibandingkan daerah lainnya.
Menurut Mantan Bupati Belitung Timur yang akrab disapa Ahok tersebut, saat ini penyerapan anggaran di DKI memang belum maksmimal akibat kinerja anak buahnya yang tidak bisa mengeksekusi anggaran dengan berbagai alasan.
"Kalau sekarang kan bebannya jelas, yang penting tidak mencuri (korupsi), diperintah kerja jalan, enggak mark-up anggaran. Anggaran enggak kepakai enggak apa-apa. Tapi, untuk tahun depan, kalau kamu ada duit tapi enggak bisa belanja, enggak bisa pakai, lalu sudah lelang duit ketok palu tapi enggak kontrak, padahal ini tinggal pembelian, akan kita pecat," tutur Ahok, Jumat (11/9/2015).
Menurut Ahok, dengan menaikkan kriteria beban kerja untuk pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, diharapkan penyerapan anggaran pada tahun depan bisa lebih maksimal.
"Kalau semua pejabat sudah baik, kita tidak bisa geser lagi, makanya nanti akan terjadi eh enggak bisa geser. Tahun depan kriteria bebannya dinaikan," ujarnya.
Ahok mengaku saat ini masih memberikan kelonggaran terhadap jajarannya, yang terpenting masih bisa menjalankan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Namun demikian, Ahok menegaskan bahwa apabila tahun depan masih ada pejabat yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran maka yang bersangkutan akan langsung dicopot.
"Beli mobil alat berat tinggal beli di toko, masa enggak bisa. Terus lelangnya kita pakai lelang duluan, tinggal ketok palu, tinggal tanda tangan kontrak, masak juga engga bisa. Ini ada apa? Eh, ujung-ujungnya minta komisi. Misal Dinas PU, alat berat hampir enggak dipakai semua. Nganggur. Sementara bilang mau minta sewa. Katanya, operator enggak ada. Beli tanah juga enggak becus, ujung-ujungnya minta honor beli tanah. Padahal TKD sudah begitu gede. Nah, yang model begini kita biarin dulu ini, yang penting masih kerja. Tahun depan, kita 'sembelih' aja semuanya," tegas Ahok.
