Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan pandangannya atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2014 DKI Jakarta.
Achmad Yani, anggota fraksi PKS, membacakan sejumlah kritik dan pertanyaan DPRD DKI dalam penyelenggaraan APBD 2014.
Fraksi PKS memandang penyerapan anggaran yang sangat rendah pada 2014 disebabkan oleh perubahan sistem pengadaan barang dan jasa yang sejak 2014 terpusat dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP).
"Sementara sebelumnya kegiatan lelang berlangsung di SKPD masing-masing, perubahan sistem ini tak berjalan dengan baik," kata Achmad.
Hal yang sama masih terjadi di 2015 ketika ULP bahkan sudah berubah menjadi Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, namun penyerapan anggaran masih saja rendah.
PKS juga melihat naiknya Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggantikan Gubernur DKI Joko Widodo akibat pemilihan Presiden 2014 tak menjaga stabilitas ritme kerja dari aparatur. Oleh sebab itu rencana kerja Joko Widodo juga menjadi tanggung jawab Ahok.
Pasalnya ada sejumlah janji pembangunan dari masa kepemimpinan Joko Widodo harus direalisasikan Ahok, antara lain; pembangunan Kampung Deret dan kompensasi bagi warga Kampung Pulo.
Terkait penyertaan modal pemerintah (PMP) fraksi PKS meminta penjelasan atas keputusan realisasi PMP senilai Rp1 triliun kepada PT Bank DKI. Pasalnya suntikan modal tersebut ternyata tidak mampu menjadikan kinerja PT Bank DKI lebih baik di 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
