Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, untuk meningkatkan etika kerja pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) DKI disarankan merevisi kurikulum bagi pegawai.
"Diklat itu tugasnya meningkatkan kapasitas, kualitas dari pegawai dengan mentraining mereka. Diklat ini juga harusnya mengevaluasi dan memberikan feedback bagi pegawai yang sudah melalui diklat," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (18/11/2015).
Djarot menegaskan, jangan sampai Badan Diklat hanya memberikan pelatihan-pelatihan dan memberikan sertifikat kepada PNS DKI. Tak hanya itu, Djarot menginginkan ada Diklat Penjejangan bagi PNS yang akan naik jabatan.
"Jadi ada kurikulum penjejangan. Sebelum dia masuk, eselon satu misalnya, dia ikuti dulu pelatihan. Dia pantas tidak, dilihat track recordnya," jelas Djarot.
Selama ini diklat baru dilaksanakan setelah PNS sudah naik jabatan. Padahal, diklat bagi calon pimpinan sangat penting untuk menyeleksi orang yang cocok menjabat posisi tertentu. Diklat ini juga termasuk pendataan detail laporan harta kekayaan calon pimpinan.
"Apa orang tidakk boleh kaya? Boleh kaya, mengapa tidak boleh? Punya usaha, kos-kosan, punya warung, punya restoran, boleh kan? Boleh. Asalkan jangan gunakan jabatan dia untuk korupsi," ungkapnya.
