Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama membeberkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI yang menyusun APBD 2016 tak sesuai skala prioritas dan banyak mark-up akibat kerjasama dengan event organizer (EO).
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI diakui Ahok paling banyak mendapatkan revisi dari hasil kajian. Ahok menyatakan, hampir Rp300 miliar anggaran yang diajukan Disparbud DKI tidak memiliki program yang tepat dan sesuai skala prioritas.
"Pada 2014 mereka pesta pora bikin festival Rp1,2 triliun lebih. Ini 2015, saya tidak mau ribet Rp700 miliar kami potong. Untuk festival Kota Tua Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, apa-apaan? Tahun ini Disparbud di bawah Rp300 miliar," tegasnya di Balai Kota, Kamis (19/11/2015).
Ahok mengakui banyaknya festival selama 2014-2015 adalah salah satu mandat dari Gubernur DKI terdahulu, yakni Presiden Joko Widodo. Meskipun begitu, Ahok mengaku akan merevisi sejumlah event yang diadakan oleh Disparbud karena banyak mark-up.
"Festival tidak salah, saya bukan antifestival atau event-event. Saya anti mark-up dengan EO. Jadi itu EO kick back. Contoh, dia membuat event di TIM pagelaran seni apa, karena pakai EO waktu lelang memasukkan pembayaran sewa Teater Jakarta Rp300 juta, ada yang paling kecil Rp400 juta," jelasnya.
Ahok menceritakan, biaya Disparbud DKI juga kerap terkuras akibat sewa sound system. Ada pula anggaran senilai Rp1 miliar untuk pelatihan budaya Betawi di Kepulauan Seribu. Padahal, pelatihan tersebut hanya berlangsung selama empat hari.
Ke depannya Ahok berencana membuat pengadaan sendiri alat musik yang dibutuhkan dalam pelatihan kebudayaan. Ahok mengaku tidak ingin menggunakan Event Organizer (EO) untuk acara-acara rutin Pemprov DKI.
