Kendala Revitalisasi
Bisnis.com, JAKARTA - Intensitas serta tingginya angka korban kecelakaan lalu lintas yang melibatkan metro mini sejak beberapa waktu terakhir sungguh memprihatinkan. Tawaran solusipun mencuat. Dishubtrans menawarkan pengelola dan pengemudi metro mini untuk berintegrasi dengan Transjakarta.
Nantinya, sopir metro mini akan mendapatkan upah berdasarkan skema rupiah per Km. “Sebenarnya bukan pengintegrasian. Cuma kami mengajak mereka untuk menggunakan skema rupiah per Km,” jelas Kadishubtrans DKI Jakarta Andri Yansah.
Dishubtrans, ujarnya, hanya berperan sebagai regulator. Pihak yang secara langsung terlibat adalah operator transportasi dengan Transjakarta. Selain regulasi, Dishubtrans memfasilitasi operator angkutan umum untuk merevitalisasi kendaraan.
“Kami sudah menyiapkan anggaran Rp1,4 trilliun. Sebagian untuk revitalisasi angkutan. Angka ini bisa bertambah jadi Rp3 triliun. Itu tergantung jumlah kendaraan yang akan dire-vitalisasi. Kalau memang ada perubahan, akan kami bahas di APBD Perubahan tahun depan.”
Andri mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pengelola angkutan umum, termasuk metro mini. Diskusi tersebut membahas kesiapan para operator terkait sistem baru tersebut. Dari pembicaraan, ujarnya, hanya Kopaja yang menyatakan siap. Beberapa operator lainnya dalam posisi menunggu.
Sementara itu, respon dari pengelola metro mini justru lambat sehingga mengganjal kelanjutan rencana integrasi. “Kami sudah beberapa kali menghubungi mereka [Metro Mini], tetapi justru mereka sendiri yang lamban. Saya sudah berbicara dengan Dirut Metromini Nofrialdi, tetapi dia selama ini belum memutuskan apa-apa. Nunggu metro mini lama,” ujarnya.
Lambannya respon dari pengelola metro mini, mencuatkan beberapa persoalan yang sedang dilanda oleh operator tersebut. Salah satunya konflik internal yang sedang terjadi di dalam manajemen. Kepengurusan juga belum jelas. Ini menyebabkan kebingungan ketika hendak menjalin kerja-sama.
Andri juga sempat menawarkan kepada metro mini untuk melebur dengan operator yang berbadan hukum. Namun, itupun tak juga mendapat tanggapan. “Kan harus jelas kalau mau bekerjasama. Kami tidak mau bekerjasama dengan institusi yang belum jelas. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka untuk menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu.”
Andri tidak mau ambil pusing sikap pengelola metro mini yang belum merespon tawaran tersebut. Menurutnya, sistem tetap berlanjut, meski tanpa mereka. Dia tetap berkomitmen mempercepat realisasi sistem integrasi antara metro mini dengan Transjakarta.
Pihaknya melakukan pendekatan dengan sejumlah pemilik metro mini di luar PT Metro Mini dan membentuk tim yang terdiri dari Dishubtrans dan pemilik. Tugas tim tersebut adalah menjaring para pemilik dan pengemudi metro mini yang tertarik dengan sistem tersebut.
Menurut dia, setidaknya sekitar 65 pemilik metro mini sudah siap bergabung. “Kami persilakan mereka tetap bersikap begitu. Tetapi komitmen kami jelas, yakni menyediakan sistem transportasi yang nyaman. Kalau mereka masih bersikukuh, ya kami tinggal.”
Rimhot Siagian, salah satu pemilik metro mini yang sempat beraudiensi dengan Dishubtrans, mengaku sangat menunggu implementasi dari sistem yang ditawarkan. Dia mengaku tak terlalu mempermasalahkan penerapan sistem ini.
“Langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini patut kami dukung. Kami juga ingin mencari nafkah dengan tenang, tidak dikejar-kejar terus. Kami juga berkomitmen untuk ikut mewujudkan trasportasi publik yang nyaman di Jakarta,” ujar Rimhot.
Sambil menunggu realisasi progam integrasi, dia berharap Dishubtrans tetap mengizinkan metro mini beroperasi seperti sedia kala. “Saat ini banyak orang masih menggantungkan nasibnya dari metro mini. Sembari menunggu, biarkan kami tetap beroperasi,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT Metro Mini Nofrialdi menyebutkan pada dasarnya setuju dengan rencana revitalisasi dan sistem rupiah per Km yang ditawarkan Dishubtrans. Namun, pihaknya menangkap kesan pemerintah seolah berupaya membunuh perusahaan secara pelan-pelan. Oleh karena itu, meskipun ada tawaran integrasi, dia tetap meminta Dishubtrans memperbolehkan metro mini beroperasi.
Berlarut-larutnya proses tersebut mendapat sorotan dari Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruan Sinungan. Dia melihat pengelolaan PT Metro Mini memang sedang amburadul. Kepengurusan terbagi menjadi dua hingga tiga kelompok. Hal itu, ujarnya, yang membuat Metro Mini semakin terbengkalai.
“Kami di Organda tidak akan membela kendaraan yang salah. Kami sudah menandatangani MoU [nota kesepahaman] dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi terkait rencana revitalisasi seluruh angkutan yang berada di bawah naungan Organda,” ujarnya.
Saat ini, ujarnya, terdapat sekitar 1,07 juta angkutan umum di bawah naungan Organda. Dari jumlah tersebut, 65.000 merupakan angkutan umum berkapasitas sedang, termasuk metro mini.
Menurut dia, sudah saatnya transportasi publik di Kota Jakarta dibenahi. Seluruh kendaraan yang tidak laik pakai maupun tidak laik jalan harus diperbaiki. Tak hanya merevitalisasi fisik kendaraan, manajemen operasional juga harus dibenahi. (Adam Nurmansyah, Asteria Desi Kartikasari, Muhamad Khadafi, Edi Suwiknyo, & Dewi Aminatus Z)
