Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan menghentikan pasokan premium di DKI Jakarta merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menghentikan penggunaan premium di ibukota.
Kalla menilai wacana tersebut hanya pandangan pribadi Ahok, bukan instruksi sebagai gubernur, karena pemda tidak memiliki kewenangan untuk mengatur distribusi premium.
“Itu hanya pandangan pribadi Gubernur Ahok, bukan instruksi. Kewenangan bukan di gubernur, tapi di pemerintah pusat, PT Pertamina,” ungkapnya di Kantor Wakil Presiden akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Ahok mengusulkan kepada PT Pertamina (Persero) untuk menghentikan pasokan premium.
Ahok menilai lebih baik memberi subsidi untuk transportasi umum. Pihaknya menganggap bahwa subsidi minyak justru dapat memboroskan uang negara.
Dia berpandangan masyarakat menengah ke bawah lebih mementingkan transportasi dan tempat tinggal yang baik.
