Alasan Anggota DPR Dukung Penertiban Bukit Duri

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soedjono menyatakan dukungan dan persetujuannya terhadap relokasi warga di kawasan Bukit Duri oleh Pemprov  DKI demi perbaikan dan peningkatan kualitas hidup rakyat dan lingkungan di kawasan itu.

"Saya setuju dilanjutkan pelaksanaan relokasi bukan penggusuran yang dilakukan di Bukit Duri . Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Jadi, yang dilakukan pemda bukan penggusuran ya, tetapi relokasi," katanya saat dihubungi terkait penertiban dan relokasi warga Bukit Duri, di Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penertiban bangunan di Bukit Duri, di bantaran Kali Ciliwung, dilaksanakan pada Rabu (28/9/2016).

Penertiban bangunan di Bukit Duri dilakukan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung.

"Bukit Duri besok mungkin kita akan bongkar, saya kira," ujar Basuki atau Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu (27/9/2016).

Menurut Nusirwan, program relokasi ini telah dicanangkan sejak puluhan tahun yang lalu dan relokasi tersebut dilakukan untuk membantu pelaksanaan normalisasi Kali Ciliwung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Program ini baru efektif dilaksanakan pada dua tahun terakhir ini saja dengan tujuan utama adalah untuk mengatasi banjir yang selama bertahun tahun selalu menimpa warga di kawasan tersebut.

Program relokasi ini, jelas Nusirwan juga dilakukan untuk menegakkan aturan bahwa pada kawasan sepanjang sempadan sungai harus bebas dari aktivitas warga. Dengan demikian, fungsi sungai tidak menjadi terganggu, sehingga bencana banjir tidak perlu terjadi.

Karenanya, kata Nusirwan, menunda pelaksanaan relokasi akan menambah lama waktu buruknya kualitas hidup rakyat dan lingkungan kawasan. "Program ini, dilakukan untuk menegakkan aturan," katanya.

Tranportasi publik

Sementara terkait lokasi relokasi yang seringkali dinilai warga letaknya yang jauh, Nusirwan mengatakan bahwa saat ini pemerintah DKI juga tengah menggenjot keberadaan transportasi publik.

Pemerintah, katanya, sedang mengimplementasikan transportasi publik, seperti LRT, MRT dan angkutan dalam kota lainnya. Namun, diakuinya, hal itu tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat karena proyek tersebut juga baru menjadi perhatian pemerintah sejak dua tahun terakhir ini saja.

"Relokasi yang lokasinya jauh adalah kondisi maksimal yang telah diupayakan pemerintah. Dari pada tinggal di bantaran kali dan di tempat yang kurang layak, maka lebih baik relokasi agar bisa tinggal lebih nyaman dan aman,"ujarnya.

Untuk itu, kata Nusirwan, seiring dengan pelaksanaan relokasi dan pembebasan lahan yang dilakukan Pemda DKI, Kementerian PUPR diimbau juga segera menyelesaikan normalisasi Ciliwung.

"Karena, normalisasi Ciliwung yang dilakukan Kementerian PUPR masih panjang sehingga harus segera diselesaikan," katanya.